Calon presiden pasangan nomor urut satu Prabowo Subianto (kiri) berjabat tangan dengan calon presiden pasangan nomor urut dua Joko Widodo (tengah) disaksikan moderator Hikmahanto Juwana (kanan) pada acara Debat Capres 2014 putaran ketiga di Jakarta, 22 Juni 2014. ANTARA /Widodo S. Jusuf
TEMPO.CO, Jakarta - Guru besar hukum internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyambut baik pembongkaran mercusuar di Tanjung Datuk, Kalimantan Barat, oleh Malaysia pada 15 Oktober lalu. Menurut Hikmahanto, kemungkinan pembongkaran itu lantaran negara itu memahami bahwa pemerintah Joko Widodo akan bertindak tegas dan keras terhadap negara mana pun yang mengganggu kedaulatan dan kepentingan nasional Indonesia.
"Terlebih visi negara maritim Jokowi yang mengharuskan pemerintah berwibawa terhadap gangguan negara lain di laut," kata Hikmahanto dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Jumat, 24 Oktober 2014. (Baca: Jokowi Takkan Tunjuk Jubir Presiden)
Hikmahanto menjelaskan, berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982, bila Malaysia ingin membangun mercusuar di atas landasan kontinen Indonesia. Maka, Malaysia harus mendapatkan izin dari Indonesia selaku pemilik landasan.
Padahal sebelumnya, Panglima Tentara Nasional Indonesia pernah mengultimatum Malaysia agar merobohkan sendiri mercusuar tersebut menjelang akhir pemerintahan mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Sayang, Malaysia tidak menggubrisnya." (Baca: Ini Beberapa Calon Baru Kabinet Jokowi)
Menurut Hikmahanto, urungnya Malaysia membongkar lantaran pemerintah SBY menekankan pendekatan persuasif ketimbang tegas dan keras. Apalagi diperkuat dengan kebijakan luar negerinya yang menekankan seribu teman dan nol musuh. "Kebijakan itu tidak akan digunakan oleh pemerintah Jokowi terhadap isu-isu bilateral," katanya. (Baca: Lagi, Jokowi-JK Bahas Kabinet di Istana)
Meskipun begitu, Hikmahanto mengapresiasi Malaysia yang sigap membongkar mercusuar tersebut. Menurut dia, hal itu agar tidak memunculkan konflik antarnegara pada pemerintahan presiden baru Indonesia. "Ini merupakan investasi awal yang baik bagi pemerintahan Jokowi dalam mewujudkan visi negara maritim." (Baca: Formasi Rampung, Jokowi Stop Panggil Calon Menteri)
Sebelumnya, permasalahan ini mencuat saat Malaysia berupaya membangun mercusuar di wilayah abu-abu, yang masih disengketakan Indonesia-Malaysia di Tanjung Datuk, sejak Ahad, 19 Mei lalu. Awal mulanya, TNI AL memperoleh informasi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan yang menemukan aktivitas di lokasi.
Sebuah kapal milik Dirjen Perhubungan Laut melihat ada enam kapal berbendera Malaysia yang terdiri dari tiga unit kapal tugboat dan tiga kapal tongkang sarat logistik. Dirjen Perhubungan Laut juga melaporkan terdapat satu unit kapal perang AL Malaysia yang mengawal.
