Kaji Susunan Kabinet Jokowi, DPR Libatkan Ahli  

Reporter

Editor

Budi Riza

Rabu, 22 Oktober 2014 15:30 WIB

Setya Novanto menyalami anggota dewan sebelum rapat pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi di ruang rapat pansus, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 14 Oktober 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto mengatakan lembaganya akan segera membahas surat pemberitahuan yang dilayangkan Presiden Joko Widodo terkait susunan dan nomenklatur kabinet. "Kalau bisa sore ini juga akan kami bahas," ujar Setya di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu, 22 Oktober 2014. (Baca: Pelindo Akui Siapkan Lokasi Pengumuman Kabinet)

Berdasarkan data yang diterima, kata Setya, Jokowi memang mengajukan sejumlah perubahan terhadap penamaan kabinet. Misalnya, penggabungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan Kementerian Riset dan Teknologi. Untuk itu pimpinan DPR juga akan meminta pendapat dari sejumlah ahli di bidang masing-masing dalam mengkaji sejumlah perubahan yang ada.

Sesuai Undang-Undang Nomor 39 tentang Kementerian Negara, presiden memang diminta berkonsultasi dengan DPR mengenai adanya perubahan struktur kabinet. Konsultasi itu salah satunya diperlukan untuk memudahkan koordinasi antara pemerintah dan parlemen dalam penentuan komisi. "Kami perlu mempertimbangkan beberapa hal," katanya. (Baca: Jokowi Umumkan Kabinet Siang atau Sore Ini)

Setya berharap hasil kajian dan jawaban DPR bisa segera diserahkan kembali ke presiden. Sesuai ketentuan, pembentukan kabinet harus dilakukan paling lama 14 hari setelah pelantikan presiden dan wakil presiden. "Kami akan secepatnya membalas supaya pemerintahan segera bisa berjalan efektif."

Saat ini Jokowi tengah mempersiapkan calon menteri yang akan menjabat di 33 kementerian dengan empat kementerian koordinator. Dalam penentuan nama-nama itu, Jokowi turut meminta pertimbangan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi perihal transaksi mencurigakan. Rencananya Jokowi akan mengumumkan kabinet hari ini.

IRA GUSLINA SUFA

Berita Terpopuler


Fahri Sebut Jokowi Presiden yang Tak Pandai Pidato
'Jokowi Enggak Pantas Jadi Presiden'
Ketemu Kalla, Prabowo Minta Maaf Soal Pilpres













Advertising
Advertising

Berita terkait

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

25 menit lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

16 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

2 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

2 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

2 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

3 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

4 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

4 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya