Sekretaris Jendral DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya Ahmad Muzani menyatakan ada tiga tantangan bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam lima tahun mendatang. Menurut dia, defisit anggaran yang terlalu besar adalah tantangan besar yang pertama, disusul anggaran subsidi yang besar dan penerimaan pajak yang rendah.
"Prabowo sudah memenuhi kewajibannya sebagai seorang negarawan. Kami semua sudah mendukung proses pelantikan ini. Sekarang tinggal bagaimana Pak Jokowi dan JK dengan kewenangan yang besar untuk menyelesaikan hal-hal itu," ujarnya di Jakarta, Senin, 20 Oktober 2014.
Muzani menuturkan, selain tiga tantangan tadi, kebutuhan negara yang besar akan menjadi tambahan beban bagi negara. Kewenangan pemerintah yang besar, kata Muzani, dapat digunakan secara maksimal oleh presiden dan wakilnya untuk mendorong arus investasi, menguatkan nilai tukar rupiah, meningkatkan perekonomian dari sektor pajak dan nonpajak, serta mendorong pertumbuhan ekonomi supaya semuanya bergerak membaik. "Tergantung presidennya. Kesempatan itu ada sekarang. Mau merangkul atau tidak, itu terserah pemerintah. Sekarang kita semua menunggu solusi-solusinya," kata Muzani.
Ketika ditanyakan tanggapannya mengenai rencana Jokowi menaikkan harga BBM bersubsidi pada awal November 2014, Muzani menjawab, itu menjadi masalah besar pemerintah. "Gerindra tidak menginginkan pemerintah menaikkan harga BBM dalam waktu dekat. Harus dipikirkan alternatif-alternatif lainnya, dan itu juga tidak sesuai dengan janji Jokowi ketika masa kampanye dulu," ujar Muzani.
