Sejumlah anggota Angkatan Muda Ka`bah berjaga di depan Kantor DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Jalan Diponegoro No 60, Menteng, Jakarta, 16 September 2014. Tempo/Dian Triyuli Handoko
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya menyatakan koalisi partai pendukung Prabowo tengah mempertimbangkan posisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di koalisi. "PPP wallahualam, sekarang kami lihat perkembangan dan nanti dirundingkan," ujar Fadli seusai pelantikan Jokowi di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin, 20 Oktober 2014.
Menurut Fadli, salah satu yang membuat partainya meragukan komitmen partai Ka'bah adalah adanya dualisme kepengurusan di internal partai. Ditambah lagi, kepengurusan Romahurmuziy yang terbentuk berdasarkan Muktamar VIII di Surabaya telah menyatakan mendukung pemerintahan. (Baca: PPP Yogya keukeuh tunggu Muktamar Mbah Maimum)
Menurut Fadli, sikap mendua PPP ini bisa saja mempengaruhi komposisi alat kelengkapan untuk koalisi pendukung Prabowo yang sebelumnya telah ditetapkan. Berdasarkan komposisi lama, PPP dijatah mendapat dua ketua komisi dan satu ketua alat kelengkapan. "Nanti kami lihat lagi bagaimana pembagiannya," ujar Fadli.
Menurut salah seorang petinggi koalisi pendukung Prabowo, PPP masih mungkin mendapat kursi di alat kelengkapan. Namun jumlahnya diperkirakan berkurang. Menurut Fadli, bila tetap bertahan di koalisi, PPP kemungkinan hanya akan mendapat satu ketua komisi.
Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Taufik Kurniawan belum mau berkomentar banyak soal posisi PPP dalam pembagian alat kelengkapan. Menurut dia, hingga kini koalisi masih menganggap PPP sebagai bagian dari koalisi. "Kami masih bersama-sama," ujar Taufik. (Baca: Muktamar Islah PPP Diundur Hingga 30 Oktober)
Mengenai komposisi lengkap alat kelengkapan, menurut Taufik, baru akan dibicarakan lagi besok, setelah penetapan nama-nama anggota komisi dari setiap fraksi. Dia berharap komposisi pimpinan alat kelengkapan nanti bisa bekerja efektif mendukung pemerintahan baru yang telah dilantik.
