PPP Merapat ke Jokowi, Gerindra: Tidak Masalah

Reporter

Senin, 20 Oktober 2014 14:33 WIB

Irgan Chairul Mahfiz tandatangani perjanjian antara PPP dan KIH di ruangan fraksi PPP, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 7 Oktober 2014. PPP akhirnya tentukan sikap bergabung dalam paket yang diajukan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dalam proses pemilihan ketua dan wakil ketua MPR periode 2014-2019. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Fadli Zon, tidak mempermasalahkan kubu Partai Persatuan Pembangunan yang merapat ke koalisi pendukung Presiden Joko Widodo.

"Tidak ada masalah, silakan saja," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Senin, 20 Oktober 2014. Menurut Fadli, perpindahan PPP pun tidak menimbulkan konflik internal dalam koalisi Prabowo.

Mereka, kata Fadli, tidak menyiapkan strategi apa pun untuk mempertahankan atau menyikapi hal ini. "Kan masih situasional, lihat saja nanti," kata Fadli.

Namun, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani membantah pergeseran PPP. Ia malah balik bertanya siapa yang menyatakan ihwal pindahnya partai Ka'bah tersebut ke koalisi Jokowi

"Kata siapa itu?" ujar Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan. Ia sekali lagi mengatakan koalisi Prabowo tetap solid dan parlemen ke depannya tidak akan diwarnai konflik.

Ahad lalu, sejumlah petinggi Partai Persatuan Pembangunan dari kubu Muhammad Romahurmuziy dan Suryadharma Ali memastikan partainya bakal merapat ke pemerintah. Dengan bergabungnya partai Ka'bah, koalisi Jokowi di parlemen semakin kuat.

“Ketua Dewan Syuriah Kiai Maimun Zubair sudah memberikan restu,” kata Hasan Husaeri Lubis, Wakil Sekretaris Jenderal PPP yang dikenal dekat dengan Romahurmuziy.

Dukungan serupa juga disampaikan Ketua PPP Dimyati Natakusumah, orang dekat Suryadharma. Pilihan berkoalisi dengan pemerintah, kata dia, diputuskan setelah PPP menelan ‘pil pahit’ ketika bergabung dengan koalisi Prabowo. Ketika satu perahu dengan koalisi Prabowo, PPP tidak mendapatkan jatah pimpinan di DPR dan MPR. “Dengan mendukung Jokowi, PPP akan memperoleh lebih banyak faedah,” kata Dimyati, ”Kehormatan bagi kami kalau dapat menteri.”

URSULA FLORENE SONIA

Berita lain:

Ketika Iriana Widodo Emoh Digeguyu Pitik
Kenapa Anak Jokowi Ini Tak Aktif Lagi di Sosmed?
Golkar Diprediksi Tidak Bertahan di Koalisi Prabowopenden

Berita terkait

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

40 menit lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

3 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

3 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

4 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

4 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

4 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

7 jam lalu

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.

Baca Selengkapnya

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

9 jam lalu

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Prabowo ingin menjaga silaturahmi kebangsaan dan menjadi teladan lewat presidential club.

Baca Selengkapnya

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

15 jam lalu

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

Menurut Jokowi, berbagai masukan tentang susunan kabinet mendatang itu boleh diberikan jika Prabowo meminta.

Baca Selengkapnya

Jokowi soal Rencana Pemberian Insentif Mobil Listrik: Masih Dibicarakan

17 jam lalu

Jokowi soal Rencana Pemberian Insentif Mobil Listrik: Masih Dibicarakan

Presiden Joko Widodo alias Jokowi buka suara soal kelanjutan rencana pemerintah memberi insentif untuk mobil hybrid.

Baca Selengkapnya