TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Riau Annas Maamun menyatakan pengajuan revisi izin alih fungsi hutan Riau pada 2014 kepada Kementerian Kehutanan sudah mendapat rekomendasi dari Menteri Kehutanan. "Sudah ada izin dari Menteri (Kehutanan). Siapa itu, Pak Zulkifli Hasan," ujar tersangka kasus dugaan suap alih fungsi hutan di Riau itu setelah menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat, 17 Oktober 2014.
Menanggapi pernyataan Annas, Wakil Ketua KPK Zulkarnain mengatakan, meski Zulkifli sudah memberi izin alih fungsi lahan, politikus Partai Amanat Nasional yang kini menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat itu tak bisa serta-merta disebut terlibat. Zulkarnain menjelaskan, penyidik masih harus mengorek keterangan dari Annas mengenai proses pengurusan izin tersebut.
KPK, kata Zulkarnain, tak mau terburu-buru menanggil Zulkifli sebagai saksi bagi Annas. "Nanti, dalam penyidikan, saksi yang dianggap relevan tentu dipanggil," ujar mantan Koordinator Staf Ahli Kejaksaan Agung itu.
Sebelumnya, KPK meminta keterangan Direktur Perencanaan Kawasan Hutan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Kementrian Kehutanan, Masyhud. Masyhud mengaku dicecar pertanyaan tentang usulan Gubernur Riau ihwal perubahan kawasan hutan. "Yang ditanyakan penyidik seputar usulan Gubernur Riau dalam rangka mengajukan revisi SK 673 tentang perubahan kawasan hutan," ujarnya.
Masyhud, yang diperiksa sekitar delapan jam, menjelaskan, Kementerian Kehutanan tidak bisa mengakomodasi permintaan Gubernur Riau tersebut. Sebab, permintaan itu tidak memiliki data pendukung yang kuat. "Itu seperti zonase dan analisis landscape-nya," katanya. Menurut Masyhud, pengajuan izin alih fungsi hutan ini diterima pada September lalu. "Saya kira, karena hasil telaah kami tidak bisa memproses lebih lanjut, maka permohonan itu ditolak oleh Menteri."
