Jokowi bicara kepada kepala tim transisi Rini MS Suwandi, usai bacakan susunan kabinetnya, di Kantor Transisi Jokowi-JK, Jakarta, 15 September 2014. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas menyatakan presiden terpilih Joko Widodo belum meminta lembaganya untuk menelusuri rekam jejak kandidat menteri. Jokowi, kata Busyro, masih berkesempatan meminta KPK menelisik apakah kandidat menterinya diduga terlibat kasus rasuah atau tidak. (Baca: Jokowi: Menteri Tak Boleh Rangkap Jabatan)
"Saya kira segera saja, perlu segera menyampaikan (daftar nama menteri)," kata Busyro di kantornya, Jumat, 17 Oktober 2014. Meski Jokowi akan mengumumkan postur kabinetnya empat hari lagi atau 21 Oktober nanti, dia menjamin KPK masih bisa menelisik dengan baik. (Baca: Jokowi Umumkan Struktur Kabinet pada 20 Oktober)
Menurut Busyro, KPK sudah mempunyai data nama-nama yang diduga terlibat korupsi sehingga tak terlalu sulit. "Kami, kan, sudah ada data. Sehari saja cukup," ujar mantan Komisioner Komisi Yudisial itu.
Menteri di kabinet Jokowi, menurut Tim Transisi, harus bersih dari praktek korupsi. Oleh sebab itu, mereka berencana meminta bantuan KPK serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk menelusuri nama-nama calon menteri.
Namun, hingga pagi ini Tim Transisi maupun Jokowi belum meminta bantuan KPK. Padahal, nama-nama kandidat menteri sudah beredar dan akan diumumkan pada 21 Oktober atau sehari setelah Jokowi dilantik menjadi presiden.
