Wakil Ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Manoarfa (kiri) dan Sekjen PPP M Romahurmuzy (kanan) menunjukkan nomor sembilan saat pengundian nomor urut partai politik peserta Pemilu 2014 di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Senin (14/1). ANTARA/Prasetyo Utomo
TEMPO.CO, Bandung - Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Jawa Barat mendukung pelaksanaan muktamar versi Sekretaris Jenderal PPP Romahurmuziy pada 15-18 Oktober 2014 di Empire Palace, Surabaya. (Lihat: Romahurmuziy Umumkan Muktamar PPP VIII)
"Secara konstitusional, pelaksanaan muktamar tanggal 15-18 itu absah menurut anggaran rumah tangga PPP dan keputusan mahkamah partai," kata Wakil Ketua DPW PPP Jawa Barat Komaruddin Taher kepada Tempo di kantor DPW PPP di Bandung, Selasa, 14 Oktober 2014. (Lihat: Kubu Suryadharma Kecam Muktamar PPP Versi Romi)
Menurut dia, muktamar yang akan dihadiri seluruh DPC se-Indonesia itu membahas semua produk keputusan partai serta anggaran dasar dan rumah tangga partai, termasuk pemilihan ketua umum. Muktamar versi Romahurmuziy-lah yang dianggap sah untuk dilaksanakan dibanding versi Suryadharma Ali pada 23-25 Oktober 2014 yang dinilai tidak sesuai dengan konstitusi.
"Dengan datang ke Surabaya pada tanggal 15. Itu menunjukkan bahwa di Jawa Barat tidak ada dua versi muktamar," kata Komaruddin.
Komaruddin berharap penyelenggaraan muktamar di Surabaya bisa menjadi jadi entri point penyelesaian persoalan yang sekarang dianggap menjadi dinamika di partai Ka'bah. Meskipun ada dua penyelenggaraan muktamar, Komaruddin yakin muktamar versi Romahurmuziy akan sah dan memiliki legitimasi.
"Mudah-mudahan bisa islah, sehingga mengakhiri semua perbedaan kontitusi maupun kepentingan. Setelah itu, PPP bisa recovery, solid, dan bangkit lagi," ujarnya.
