Jokowi bersama Mark Zuckerberg berbicara kepada media saat mengunjungi Pasar Tanah Abang Blok A, Jakarta, 13 Oktober 2014. TEMPO/Dasril Roszandi.
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Adnan Pandu Praja mengaku pihaknya belum menerima daftar kandidat menteri yang akan masuk dalam kabinet presiden terpilih Joko Widodo. "Belum ada daftar nama calon yang dikirim ke KPK," kata Pandu di gedung KPK, 14 Oktober 2014.
Tim Transisi bentukan Jokowi bertekad membentuk kabinet antikorupsi. Karena itu, mereka berencana meminta bantuan KPK serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk menelusuri nama-nama calon menteri. Padahal pelantikan Jokowi sebagai presiden tinggal enam hari lagi. Setelahnya, Jokowi akan mengumumkan postur kabinetnya. (Baca: KPK Sebut Jokowi Tak Punya Rekening di Luar Negeri)
Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto pernah mengatakan alasan pelibatan KPK dan PPATK dalam seleksi menteri yakni karena mereka memiliki mekanisme dalam membentuk pemerintahan yang bersih. Mekanisme itulah yang akan dipelajari dan diterapkan sejak awal pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Setelah sudah ada kriteria dari KPK, ujar Andi, barulah Jokowi yang akan menyeleksi calon menterinya. (Baca: Dugaan Korupsi Solo, KPK: Jokowi Clear)
Jokowi dikabarkan sedang menjaring beberapa nama kandidat menteri. Tiga nama disebut-sebut bersaing dalam bursa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia kabinet Jokowi-JK.
Ketiganya adalah bekas komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi, Mas Achmad Santosa, atau kerap disebut Ota, Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, dan Direktur Jenderal Hukum Umum Harkristuti Harkrisnowo. Sedangkan nama-nama lain turut mencuat menjadi kandidat pembantu presiden tersebut.
Nama Direktur Pelaksana Bank Dunia Sri Mulyani Indrawati, Wakil Menteri Keuangan Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, serta Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Ignasius Jonan mencuat dalam seleksi calon menteri ekonomi kabinet pemerintahan Jokowi. (Baca: KPK Luncurkan Bus Antikorupsi Hibah dari Jerman)
Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu II 2009-2010, Sri Mulyani, kemungkinan besar akan diplot menjadi Menteri Koordinator Perekonomian. Sedangkan Bambang, yang menjadi Wakil Menteri Keuangan sejak Oktober 2013, akan menjadi Menteri Keuangan.
Gubernur Bank Indonesia Agus Dermawan Wintarto Martowardojo juga disebut-sebut sebagai calon kuat Menteri Keuangan. Agus pernah menjadi Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu II 2010-2013 menggantikan Sri Mulyani.
Adapun Jonan, yang kariernya kian moncer lantaran dianggap berhasil membenahi PT KAI, disebut-sebut bakal ditaruh di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
