TPDI Pertanyakan Status Tersangka Setya Novanto  

Reporter

Selasa, 14 Oktober 2014 16:10 WIB

TEMPO/Bernard Chaniago

TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia, Petrus Selestinus, mengatakan Setya Novanto merupakan seorang pemain licin. "Dia itu pemain lama yang cerdik," kata Petrus saat dihubungi Tempo, Selasa, 14 Oktober 2014.

Petrus kaget saat mengetahui Setya Novanto menjadi calon pimpinan DPR yang diajukan Partai Golongan Karya. "Dua hari sebelum pemilihan, saya sempat bikin rilis menolak pencalonan Setya," ujarnya. Namun rilis yang diterbitkannya tidak berpengaruh karena Golkar tetap mencalonkan Setya, yang akhirnya terpilih menjadi pimpinan DPR periode 2014-2019.

Terpilihnya Setya menjadi pimpinan DPR membuat Petrus dan TPDI merasa ada hal yang salah. "Miris sekali mengetahui Ketua DPR terlibat banyak kasus korupsi," ujarnya. (Baca: TPDI Gugat KPK dan Kejaksaan Kasus Setya Novanto)

Petrus mengatakan, awal Februari 2012, dirinya dan Setya bertemu. "Saat itu, dia bilang kalau dirinya sudah mendapat surat perintah penghentian penyidikan (SP3) atas kasus cessie Bank Bali," tutur Petrus. Namun Setya tak menunjukkan SP3 tersebut.

Setelah mendapat informasi tersebut, Petrus membaca kembali berkas putusan peninjauan kembali terpidana kasus cessie Bank Bali yang buron, Joko Chandra. Di berkas itu tidak ada penjelasan tentang SP3 dalam kasus ini. (Baca: Kronologi Skandal Bank Bali)

Dalam berkas tersebut dituliskan Setya Novanto tetap berstatus tersangka karena berkas dirinya akan diajukan tersendiri. "Jadi, berkas dia dipisah," kata Petrus. Bahkan, dalam berkas tersebut, Petrus membaca nama Setya Novanto ditulis sekitar 63 kali dan adanya kutipan "peran aktif Setya Novanto". Karena itu, Petrus yakin Setya Novanto masih berstatus sebagai tersangka dalam kasus cessie Bank Bali yang dimulai pada 1999.

Petrus mengatakan akan membawa kasus ini ke publik. Soalnya, meski sudah cukup lama, kasus ini tidak boleh dilupakan. Sebagai pimpinan DPR, ujar dia, seharusnya Setya Novanto sadar bahwa perbuatannya pada masa lalu tetap harus dipertanggungjawabkan. "Apalagi dia merupakan pimpinan wakil rakyat."

ODELIA SINAGA




Baca juga:
Separuh Kobane Sudah Dikuasai ISIS
Produksi dan Ekspor Freeport Turun
Kerusuhan Xinjiang, Cina Hukum Mati 12 Orang
Pengacara Dilarang Jadi Menteri Hukum dan HAM

Berita terkait

KPK Geledah Kantor Setjen DPR

48 menit lalu

KPK Geledah Kantor Setjen DPR

Sebelumnya, KPK sedang menyidik dugaan korupsi rumah dinas DPR.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Bantah Konflik Nurul Ghufron dengan Albertina Ho Sebagai Upaya Pelemahan KPK

4 jam lalu

Alexander Marwata Bantah Konflik Nurul Ghufron dengan Albertina Ho Sebagai Upaya Pelemahan KPK

Alexander Marwata membantah konflik yang sedang terjadi antara Nurul Ghufron dan anggota Dewas KPK Albertina Ho tidak ada kaitan dengan pelemahan KPK.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Didesak Mundur, Alexander Marwata: Jangan Berasumsi atau Berandai Andai

7 jam lalu

Nurul Ghufron Didesak Mundur, Alexander Marwata: Jangan Berasumsi atau Berandai Andai

"Apa alasannya (Nurul Ghufron) mundur? Mari menghormati proses yang sekarang berjalan," kata Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Terima 214 CPNS Baru di 19 Unit Kerja

13 jam lalu

KPK Terima 214 CPNS Baru di 19 Unit Kerja

KPK berharap ke depannya, paraCPNS baru ini dapat menjaga nama baik lembaga dalam menjalankan tugasnya.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Rp 48,5 Miliar dari Berbagai Rekening Orang Kepercayaan Mantan Bupati Labuhanbatu

15 jam lalu

KPK Sita Rp 48,5 Miliar dari Berbagai Rekening Orang Kepercayaan Mantan Bupati Labuhanbatu

KPK melakukan operasi tangkap tangan pada Januari 2024 lalu terhadap Erik Adtrada Ritonga yang saat itu menjabat Bupati Labuhanbatu

Baca Selengkapnya

Aktivis Laporkan Pj Wali Kota Yogyakarta ke Gubernur DIY hingga Ombudsman, Ini Alasannya

20 jam lalu

Aktivis Laporkan Pj Wali Kota Yogyakarta ke Gubernur DIY hingga Ombudsman, Ini Alasannya

Koalisi Pegiat HAM dan Anti Korupsi melaporkan Pj Wali Kota Yogyakarta Singgih Rahardjo ke Gubernur DIY, Mendagri, KPK dan Ombudsman

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Pelapor Dewas KPK Albertina Ho, Ini Profil Wakil Ketua KPK

21 jam lalu

Nurul Ghufron Pelapor Dewas KPK Albertina Ho, Ini Profil Wakil Ketua KPK

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron lulusan Universitas Jember, Unair, dan Unpad itu melaporkan Dewas KPK Albertina Ho.

Baca Selengkapnya

Sidang Syahrul Yasin Limpo, KPK Hadirkan 4 Saksi

1 hari lalu

Sidang Syahrul Yasin Limpo, KPK Hadirkan 4 Saksi

Tim Jaksa KPK menghadirkan empat saksi pada sidang lanjutan bekas Menteri Pertanian (Kementan) Syahrul Yasin Limpo (SYL)

Baca Selengkapnya

KPK Hentikan Sementara Aktivitas 2 Rutannya Imbas 66 Pegawai Pelaku Pungli Dipecat

1 hari lalu

KPK Hentikan Sementara Aktivitas 2 Rutannya Imbas 66 Pegawai Pelaku Pungli Dipecat

KPK hentikan sementara aktivitas di rutan POM AL dan rutan Pomdam Jaya Guntur imbas kasus pungli yang berujung pemecatan 66 pegawai

Baca Selengkapnya

Berkas Kasus Firli Bahuri Mandek di Polda Metro, Penyidik Tak Kunjung Penuhi Permintaan Jaksa Penuntut Umum

2 hari lalu

Berkas Kasus Firli Bahuri Mandek di Polda Metro, Penyidik Tak Kunjung Penuhi Permintaan Jaksa Penuntut Umum

Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta merasa tak ada kedala menangani kasus dugaan pemerasan oleh eks Ketua KPK Firli Bahuri.

Baca Selengkapnya