TEMPO.CO, Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus menertibkan penambangan pasir ilegal untuk mencegah penjualan pasir uruk dalam skala besar. Pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) di Jakarta yang membutuhkan pasir uruk dikhawatirkan memicu penambangan pasir besar-besaran di wilayahnya.
“Salah satu sumber pasir dan batuan uruk untuk proyek tanggul besar di Jakarta itu diambil dari penambangan di Jawa Barat,” kata Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Senin, 13 Oktober 2014.
Menurut dia, penambangan legal pun jadi sasaran penertiban untuk memastikan penambangannya dilakukan dengan benar dan kewajibannya mereklamasi bekas lahan tambang dijalankan. “Jangan sampai yang mendapat kesejahteraan itu hanya orang yang memperdagangkannya,” kata Aher, sapaan akrab Ahmad Heryawan.
Untuk itu, Gubernur Aher akan meminta bantuan TNI dan kepolisian untuk menertibkan penambangan ilegal. Kepolisian Daerah Jawa Barat dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sebelumnya sudah digandeng dalam penegakan hukum lingkungan tersebut. "Pelibatan TNI ini punya payung hukum. TNI harus membantu pemda menyukseskan pembangunan," katanya.
Adapun Wakil Gubernur Deddy Mizwar mengatakan pelibatan TNI, terutama satuan Polisi Militer, bertujuan membantu mengawasi penegakan hukum. Misalnya pengawasan tambang di Bogor, yang jalannya hancur dan dipasangi portal. "Begitu diportal, Polisi Militer yang nunggu, jangan-jangan truknya nanti dikawal tentara lagi," katanya.
Deddy mengatakan pemerintah Jawa Barat juga akan mengirim surat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk meminta konsultasi soal kasus penambangan ilegal yang merugikan negara. Dia menerangkan, salah satu masalah yang menimbulkan kekecewaan adalah rendahnya vonis hakim terhadap pelaku penambangan pasir besi di Tasikmalaya. "Kita tulis surat untuk konsultasi dalam konteks kerugian negara dalam bidang pertambangan dan lingkungan, " katanya.
AHMAD FIKRI
Terpopuler:
Di Yogya, Zuckerberg Coba Facebook di Pos Ronda
Pengganti Ahok Mantan Koruptor, Ini Kata Gerindra
Video Penganiayaan Murid SD di Bukittinggi Beredar
Di Yogya, Bos Facebook Selfie Bareng Ibu-ibu
Pemuda Ini Diajak Bos Facebook Bertemu Jokowi
Berita terkait
Rektor UPN Veteran Yogyakarta: Jumlah Pendaftar Prodi Teknik Pertambangan Naik 3 Kali Lipat
1 jam lalu
Rektor UPN Veteran Yogyakarta Irhas Effendi menyebut ada fenomena cukup menarik dari para peserta UTBK SNBT 2024 di kampusnya.
Baca SelengkapnyaLPDP Buka Beasiswa Prioritas ke NEU, CSU dan UST untuk Bidang Pertambangan
3 hari lalu
Tujuan beasiswa LPDP ini untuk mencetak tenaga kerja untuk memenuhi program hilirisasi industri berbasis tambang mineral di Indonesia.
Baca SelengkapnyaHari Bumi dan Hari Kartini, Petani Kendeng Ungkit Kerusakan Karst yang Memicu Banjir
5 hari lalu
Kelompak masyarakat peduli Pegunungan Kendeng memgangkat isu kerusakan lingkungan pada Hari Bumi dan Hari Kartini/
Baca Selengkapnya10 Perusahaan Timah Terbesar di Dunia, Ada PT Timah
7 hari lalu
Berikut ini deretan perusahaan timah terbesar di dunia berdasarkan jumlah produksinya pada 2023, didominasi oleh pabrik Cina.
Baca SelengkapnyaJATAM Laporkan Menteri Investasi Bahlil ke KPK, Ini Sebabnya
24 hari lalu
Jaringan Advokasi Tambang melaporkan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, apa penyebabnya?
Baca SelengkapnyaKorupsi Timah: Aturan Rujukan Penghitungan Kerugian Negara Rp 271 Triliun
25 hari lalu
Kasus dugaan korupsi di PT Timah, yang melibatkan 16 tersangka, diduga merugikan negara sampai Rp271 triliun. Terbesar akibat kerusakan lingkungan.
Baca SelengkapnyaRamai soal Korupsi Timah Rp 271 Triliun, Begini Fluktuasi Saham TINS dan Analisisnya
25 hari lalu
Pergerakan saham PT Timah Tbk. atau TINS terpantau berfluktuatif usai terkuaknya kasus korupsi tata niaga timah di wilayah IUP. Begini analisisnya.
Baca SelengkapnyaKasus Harvey Moeis Korupsi Timah, Peran Lobi-Lobi hingga Membeli Barang Mewah Miliaran
26 hari lalu
Pada Kamis, 4 April 2024, istri Harvey Moeis, selebriti Sandra Dewi mendatangi Kejaksaan Agung untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi
Baca SelengkapnyaIstana Buka Suara soal Luhut Disebut Tak Setuju Revisi PP Minerba Usul Bahlil
27 hari lalu
Menteri Sekretaris Negara Pratikno tak menampik soal posisi Luhut yang tidak setuju.
Baca SelengkapnyaSengkarut Korupsi Rp 271 Triliun di PT Timah Tbk, Begini Awal Mula Berdiri BUMN Pertambangan Timah
27 hari lalu
PT Timah Tbk terbelit kasus korupsi hingga Rp 271 triliun. Begini profil perusahaan BUMN pertambangan timah yang telah didirikan sejak 1976.
Baca Selengkapnya