Anggota DPR terlibat adu mulut pada pada Sidang Paripurna ke-2 untuk memilih pimpinan DPR 2014-2019 di Gedung DPR, Jakarta, 1 Oktober 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Golongan Karya, Bambang Soesatyo, menilai penambahan jumlah komisi di Dewan Perwakilan Rakyat tidak mendesak. Bahkan pemekaran harus dihindari lantaran menyangkut pendanaan dan infrastruktur.
Bambang menampik ada anggapan bahwa anggota Dewan mengalami kesulitan melakukan rapat kerja dengan tema-tema yang berbeda seperti di Komisi I. "Saya sih santai saja," katanya.
Bambang mengaku bisa mengatur waktu saat harus rapat dengan kepolisian, kejaksaan, KPK, dan Kementerian Komunikasi. "Kalau sering rapat, berarti kami kerja." (Baca: Pengamat: Koalisi Prabowo Awasi Anggaran Negara)
Sementara itu, juru bicara koalisi pro-Prabowo, Tantowi Yahya, menuturkan partai-partai anggota koalisi pro-Prabowo sepakat menghendaki pemekaran komisi di DPR. Musababnya, kata Wakil Sekretaris Jenderal Golkar ini, penambahan jumlah komisi diperlukan untuk efektivitas pengawasan dan legislasi di parlemen.
Tantowi mencontohkan, di Komisi I, anggotanya harus paham masalah pertahanan, intelijen, politik luar negeri, dan penyiaran. "Sulit mencari anggota yang bisa memahami empat cakupan kerja komisi yang begitu luas," ujar Tantowi. (Baca: PPP Dapat Jatah 2 Ketua Komisi di DPR)
