Calon Bos KPK, Pansel: Kami Bukan Memilih Malaikat

Reporter

Editor

Bobby Chandra

Senin, 13 Oktober 2014 11:47 WIB

Busyro Muqoddas, I Wayan Sudirta dan Robby Arya Brata (kiri ke kanan) di diskusi `Capim KPK dan Gagasan Pemberantasan Korupsinya` di Cikini, Jakarta, 7 Oktober 2014. Seleksi capim KPK, mencari 1 pimpinan pengganti Busyro Muqqodas yang habis masa tugasnya pada Desember 2014. Tempo/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO, Jakarta - Panitia Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi batal menyerahkan dua nama kandidat pimpinan KPK ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Senin, 12 Oktober 2014. Juru bicara Pansel KPK, Imam Prasodjo, mengatakan pembatalan itu lantaran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum bisa ditemui.

"Kami sih meminta bertemu Presiden hari ini, tapi Presiden belum bisa, dan sampai sekarang belum diketahui kapan waktu penggantinya," kata Imam kepada wartawan, Senin, 12 Oktober 2014. Pihaknya, ujar dia, kini masih menunggu jawaban dari presiden dan sekaligus membahas waktu pengganti bertemu. (Baca: Pansel Soroti Independensi Kandidat Pimpinan KPK)

Karena itu, Imam belum dapat mengumumkan nama dua kandidat pimpinan KPK. "Pengumumannya setelah diserahkan ke Presiden," kata Imam. Menurut dia, dua nama tersebut dipilih oleh Pansel lantaran dianggap memenuhi dua kriteria persyaratan, yakni normatif dan substantif.

Secara normatif, keduanya memenuhi kriteria yang tertuang dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. "Di dalam undang-undang itu kan ada sejumlah prasyarat umum yang harus dipenuhi. Nah, dua calon ini dianggap memenuhi syarat," ujar Imam. (Baca: Pansel Calon Pemimpin KPK Diminta Transparan)

Secara substantif, Imam menuturkan calon pimpinan KPK harus memiliki integritas, bukan partisan partai politik tertentu, dan memiliki jiwa kepemimpinan. Imam pun berharap dua nama yang telah tersaring tersebut memenuhi kriteria-kriteria itu.

Dalam seleksi ini, kata dia, Pansel telah berupaya yang terbaik untuk memilih calon berdasarkan kriteria dan prasyaratan yang ada. Karena itu, diharapkan pimpinan yang terpilih nantinya adalah yang terbaik. "Tapi tentu kami bukan memilih malaikat, yang pasti luput dari kesalahan," tutur Imam. (Baca: Panitia Seleksi KPK Mencari Akuntan Forensik)

Pansel melakukan tes wawancara terhadap enam calon pimpinan KPK. Enam calon itu yakni dosen di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Jamin Ginting; Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas; anggota DPD 2009-2014, I Wayan Sudirta; jurnalis Tempo sekaligus pengacara, Ahmad Taufik; Kepala Bidang Hubungan Internasional Sekretariat Kabinet Roby Arya Brata; dan pegawai Biro Perencanaan Anggaran KPK, Subagio.

Dari enam calon tersebut, dua di antaranya dipilih Pansel untuk diserahkan kepada SBY, yang nantinya akan mengajukan dua nama tersebut untuk mengikuti proses uji kelayakan di Dewan Perwakilan Rakyat. (Baca: 11 Calon Pimpinan KPK Ikuti Seleksi Profil)

Seleksi calon pimpinan KPK ini untuk menggantikan Busyro Muqoddas yang masa tugasnya berakhir pada 10 Desember 2014. Dia mendahului empat komisioner lainnya. Busyro mendaftarkan diri kembali untuk menjadi komisioner KPK. (Baca: Seleksi KPK, Busyro: Ini Amanat yang Saya Tempuh)

LINDA TRIANITA











Berita Lain
Golkar Gabung Pemerintah,Fadel Kasihan Pada Jokowi
PAN dan PPP Siap Beri Kursi ke Koalisi Jokowi
Perahu TNI AL Terbalik di NTT, Tiga Tewas
Ini Tokoh Dunia yang Pernah Temui Jokowi

Berita terkait

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

44 menit lalu

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

6 jam lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

11 jam lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

20 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

20 jam lalu

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

23 jam lalu

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho

Baca Selengkapnya

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

23 jam lalu

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

1 hari lalu

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo

Baca Selengkapnya

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

1 hari lalu

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

1 hari lalu

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya