Gubernur DKI Jakarta sekaligus Presiden terpilih Jokowi mendengarkan hasil rapat para fraksi-fraksi dalam rapat pandangan di Gedung DPRD, Jakarta, 6 Oktober 2014. TEMPO/Dasril Roszandi.
TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Hermawan Sulistyo, mengatakan koalisi pro-Jokowi tidak perlu merayu fraksi lain yang tergabung dalam koalisi pro-Prabowo untuk bergabung.
"Saya tidak yakin akan berhasil. PPP saja masih belum jelas," ujar Hermawan saat ditemui dalam diskusi politik "Selamatkan Demokrasi Indonesia" di LIPI, Jakarta Selatan, Jumat, 10 Oktober 2014. (Baca: Pengamat: Jokowi Tidak Perlu Lobi Partai di DPR)
Menurut Hermawan, apabila koalisi pro-Jokowi akan merayu Fraksi PAN, ini sebenarnya tidak perlu dilakukan. "Biarkan dari luar yang gebukin PAN atau fraksi lainnya, khususnya media dan masyarakat," katanya.
Sebelumnya, pengesahan UU Pilkada oleh DPR menjadi kemunduran demokrasi di Indonesia. Selain itu, isu mengenai pemilihan presiden yang nantinya akan dipilih oleh MPR juga menambah alasan mundurnya demokrasi.
Padahal, menurut Hermawan, para anggota Dewan di Senayan harus ingat bahwa mereka terpilih karena rakyat. "Mereka meminjam kedaulatan rakyat," tutur Hermawan.
Karena itu, fraksi pro-Prabowo yang tetap menginginkan pemilihan kepala daerah oleh DPRD tidak perlu dipaksakan bergabung dengan kubu Jokowi. "Koalisi pro-Jokowi tidak perlu takut dengan upaya koalisi pro-Prabowo di Senayan."
Menurut dia, pemilu berarti meminjamkan kedaulatan setiap individual rakyat kepada wakil yang dipilih. "Kalau disalahgunakan, bisa dicabut," ujar Hermawan.
Bamsoet Dorong Seluruh Partai Politik Rekonsiliasi dalam Koalisi Pemerintahan Prabowo
16 hari lalu
Bamsoet Dorong Seluruh Partai Politik Rekonsiliasi dalam Koalisi Pemerintahan Prabowo
Bamsoet memberikan apresiasi atas pertemuan Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar -Mahfud, Arsjad Rasjid dengan Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani, saat open house di kediaman Rosan Roeslani.
