Ketua Fraksi PPP, Irgan Chairul Mahfiz (keempat kiri) berdoa bersama pimpinan fraksi Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di ruangan fraksi PPP, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 7 Oktober 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tjahjo Kumolo mengatakan kerja sama yang dibangun partainya dengan Partai Persatuan Pembangunan bukan koalisi sesaat. Koalisi yang dibentuk saat pemilihan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang berlangsung hingga Rabu pagi, 8 Oktober 2014, itu akan berlanjut.
Ihwal jatah kursi menteri yang akan diterima partai berlambang Kabah itu, PDI Perjuangan menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi. "Apakah akan dapat kursi kabinet, tentunya jadi pertimbangan presiden terpilih," kata Tjahjo saat dihubungi Tempo, Kamis, 9 Oktober 2014. (Baca: PPP Sumatera Barat Ingin Tetap di Koalisi Prabowo)
Kemarin, presiden terpilih Joko Widodo mengisyaratkan akan memberikan jatah menteri untuk PPP setelah partai berlambang Kabah itu bergabung dengan koalisi PDI Perjuangan pada pemilihan ketua MPR. Namun, Jokowi tak menyebutkan nama kader PPP yang akan duduk dalam kabinetnya. Jokowi juga tidak mau menjawab berapa kursi yang diberikan kepada PPP. "Kalau sudah bergabung, tentu saja iya (dapat menteri)," kata Jokowi.
Tjahjo menganggap dukungan PPP penting untuk menguatkan pemerintahan Joko Widodo–Jusuf Kalla lima tahun ke depan. PDI Perjuangan, menurut Tjahjo, juga masih fleksibel dalam mencari mitra koalisi tergantung pada perubahan konstelasi politik yang akan terjadi.
Koalisi SBY-Prabowo-Aburizal yang menjadi oposisi, menurut Tjahjo, juga tak bisa dipastikan soliditasnya. "Begitu juga dengan koalisi SBY-Prabowo yang menguasai pimpinan DPR/MPR, belum tentu berjalan efektif," kata Tjahjo. (Baca: Seusai Geger MPR, Mega-SBY Kunci Stabilitas Politik)
Anggota Komisi Pertahanan DPR itu juga tak mempermasalahkan koalisi SBY-Prabowo-Aburizal yang mendominasi pimpinan MPR dan DPR. Menurut Tjahjo, hal itu tak akan menghalangi pemerintahan Jokowi-JK. "PDI Perjuangan malah menilai pemilihan pimpinan MPR sudah demokratis," kata Tjahjo.
