Gubernur DKI Jakarta sekaligus Presiden terpilih Jokowi berfoto bersama Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi, serta wakil-wakil sebelum meninggalkan ruangan usai mendengarkan rapat pandangan di Gedung DPRD, Jakarta, 6 Oktober 2014. TEMPO/Dasril Roszandi.
TEMPO.CO, Surabaya - Koordinator Relawan Jokowi Jawa Timur, Bambang Dwi Hartono, khawatir Majelis Permusyawaratan Rakyat menjegal pelantikan Joko Widodo sebagai presiden pada 20 Oktober 2014. Soalnya, secara mayoritas MPR diisi politikus yang beroposisi terhadap presiden terpilih itu.
Jika pun pelantikan berjalan mulus, kata Bambang, kebijakan-kebijakan Jokowi sebagai presiden juga akan dihambat. "Itu karena penentangnya tak siap kalah dalam pemilihan presiden kemarin," kata mantan Wali Kota Surabaya ini, Kamis, 9 Oktober 2014. (Baca: Relawan Jokowi Akan Kawal Pelantikan Presiden)
Adapun Koordinator Rojobangwetan, kelompok relawan Jokowi di Jawa Timur, menagih ucapan ketua MPR terpilih, Zulkifli Hasan, yang mengatakan akan melantik Jokowi sebagai presiden pada 20 Oktober. "Kami pegang omongannya itu saja," kata Heri Purwanto, Koordinator Rojobangwetan.
Menurut Heri, politikus Partai Amanat Nasional yang kini menjabat Menteri Kehutanan itu juga pernah mengatakan bahwa ia akan menimbang dan berhati-hati jika akan mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945.
Pernyataan Zulkifli ini bertolak belakang dengan politikus PAN sebelumnya yang mengatakan bahwa MPR kemungkinan akan merevisi aturan pemilihan presiden kembali dipilih MPR. Pernyataan itu disampaikan para politikus partai pendukung Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden setelah mereka berhasil mengamandemen aturan pemilihan kepala daerah secara langsung kembali ke DPRD. (Baca: Fahri: Koalisi Pro-Prabowo Tidak Berencana Pilpres MPR)
