TEMPO.CO, Malang: Dari total 10 ribu pegawai negeri sipil (PNS) di Kota Malang, hanya sekitar 11 persen atau 1.100 PNS yang melek teknologi informasi. Mereka tersebar di 101 satuan kerja perangkat daerah mulai di tingkat kelurahan, kecamatan sampai dinas dan bagian di Pemerintah Kota Malang.
Untuk itu, para mahasiswa sukarelawan teknologi informasi komunikasi membantu pendampingi para PNS. Sukarelawan tersebut juga memberikan pelatihan khusus agar PNS mampu mengoperasikan perangkat berbasis teknologi informasi.
Pemerintah Kota Malang akan menerapkan pelayanan publik berbasis teknologi informasi mulai tahun depan. Sehingga pelayanan terintegrasi antarunit kerja secara daring. Jika dilatih dengan baik, para PNS bakal melek teknologi dan memberikan pelayanan yang baik.
Setiap unit kerja, kelurahan, kecamatan, dan satuan kerja perangkat daerah lain memiliki laman di situs Pemerintah Kota Malang. Sehingga pelayanan tak harus tatap muka, tetapi bisa dilakukan secara daring. Bahkan masyarakat bisa berinteraksi langsung di dunia maya.
Kini tengah dibangun jaringan bersama untuk mendukung sistem e-goverment tersebut. Untuk tahap perencanaan detailed engineering design dianggarkan dana sebesar Rp 900 juta. Sejumlah profesional dan akademikus juga dilibatkan untuk program tersebut.
Koodinator relawan, Eva Handriantini, mengatakan total jumlah relawan sebanyak 100 mahasiswa. Mereka akan disebar ke sejumlah satuan kerja perangkat daerah. Selain itu mahasiswa bertugas mengamankan server, lantaran selama ini server Pemerintah Kota Malang sering menjadi sasaran peretas.
