(Kiri-kanan) Wakil Sekjen PKS Fahri Hamzah, Sekjen Partai Golkar Idrus Marham, Sekjen Partai Keadilan Sejahtera Taufik Ridlo dan Sekjen Partai Amanat Nasional Taufik Kurniawan, saat memberikan keterangan di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, 21 Agustus 2014. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang juga Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Fahri Hamzah, mengusulkan pemisahan struktur Kejaksaan Agung dari lembaga eksekutif pemerintahan. Langkah itu perlu dipertimbangkan guna menjamin independensi di bidang penegakan hukum. (Baca: Koalisi Prabowo Siap Ajukan Veto untuk 100 Posisi)
Menurut Fahri, independensi Kejaksaan hanya bisa berjalan jika lembaga tersebut dirancang sebagai lembaga tinggi negara yang keberadaannya diatur dalam konstitusi. "Kejaksaan perlu masuk dalam konstitusi UUD 1945 sebagai lembaga independen," kata Fahri, Rabu, 8 Oktober 2014.
Di luar itu, Fahri melanjutkan, independensi penegakan hukum juga perlu dilakukan dengan memperkuat lembaga yudikatif. Agenda yang tidak kalah penting adalah penguatan kamar legislasi, khususnya terkait dengan peran yang dimiliki DPR. (Baca juga: Ketua MPR Janji Tak Akan Jegal Pelantikan Jokowi)
Fahri membantah jika agenda ini disodorkan Koalisi Merah Putih untuk memangkas kewenangan eksekutif. Apalagi jika dituduh sebagai agenda untuk menjegal pemerintahan Joko Widodo. "Menjatuhkan presiden itu susah. Jadi santai saja, tidak perlu khawatir."
