TEMPO.CO, Jakarta - Salah satu calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, I Wayan Sudirta, mengatakan KPK seharusnya dapat masuk ke dalam semua lembaga negara termasuk militer. Gagasan tersebut dia sampaikan sebagai langkah yang akan dilakukan jika nanti terpilih menjadi pimpinan KPK. "Tidak ada tentara yang dibedakan dan kebal hukum," kata I Wayan saat diskusi di kafe Bumbu Desa, Jakarta, Selasa, 7 Oktober 2014.
Menurut Wayan, agar KPK dapat menembus militer diperlukan kerja sama dengan semua pemangku kepentingan termasuk DPR. Wayan mencontohkan dalam pengadaan alat utama sistem persenjataan, DPR dapat mendesak TNI untuk transparan dalam pengadaan alat-alat perang. "Jangan diberi kesan tentara tak bisa tersentuh. Kesan itu seolah-olah tentara yang berada di belakang KPK," ujar Wayan. (Baca: Pansel Calon Pemimpin KPK Diminta Transparan)
Wayan meyakini bahwa masuknya KPK ke dalam institusi militer tak akan lebih sulit dari masuk ke dalam lembaga Kepolisian atau Kejaksaan, jika seluruh pemangku kepentingan dapat bekerja sama dalam penindakan korupsi. "Kalau ini dapat dilaksanakan. Citra militer sendiri akan lebih bersih," kata Wayan. (Baca: 11 Calon Pimpinan KPK Ikuti Seleksi Profil )
Wakil Ketua KPK, Busyro Muqqodas, mengatakan militer yang diadili di Mahkamah Militer hanya tepat untuk moral atau kode etik. Jika aparat militer melakukan tindakan melanggar hukum seperti menjual rahasia negara, kata Busyro, seharusnya diadili di pengadilan umum. "Ini bisa juga menjadi agenda DPR yang baru," kata Busyro. (Baca: Seleksi KPK, Busyro: Ini Amanat yang Saya Tempuh)
Panitia seleksi wakil ketua KPK tengah memilih enam kandidat untuk menggantikan Buysro akan berakhir masa jabatannya pada Desember 2014. Selain Wayan dan Busyro, empat calon lain adalah jurnalis Tempo, Ahmad Taufik; Subagio, spesialis perencanaan; Robby Arya Brata, Kepala Bidang Hubungan Internasional Sekretariat Kabinet; Jamin Ginting, dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
