PPP Beri Garansi Suara Bulat untuk Koalisi Jokowi  

Reporter

Editor

Bobby Chandra

Selasa, 7 Oktober 2014 22:10 WIB

Irgan Chairul Mahfiz tandatangani perjanjian antara PPP dan KIH di ruangan fraksi PPP, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 7 Oktober 2014. PPP akhirnya tentukan sikap bergabung dalam paket yang diajukan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dalam proses pemilihan ketua dan wakil ketua MPR periode 2014-2019. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Legislator yang juga Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Syaifullah Tamliha, menjamin dukungan suara partainya bulat ke koalisi Indonesia Hebat pendukung Joko Widodo. Dalam sejarah pengambilan keputusan tahap paripurna, kata Syaifullah, PPP selalu solid mendukung tokoh yang telah disepakati. (Baca: Setelah Molor Dua Jam, MPR Gelar Rapat Rahasia)

"Kami punya 39 kursi solid dan tak terpecah-pecah," kata Syaifullah di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa, 7 Oktober 2014. Dia juga menjamin seluruh anggota fraksi akan hadir. Bila tidak hadir, ujarnya, partai akan memberikan sanksi kepada para kadernya di parlemen. (Baca: Incar Pimpinan MPR, PPP Membelot ke Koalisi Jokowi)

Syaifullah mengatakan sebelum memutuskan pengalihan dukungan, sejumlah petinggi koalisi Prabowo Subianto terus merayu PPP agar membatalkan niatnya. Sampai pukul 18.00 WIB, kata Syaifullah, mereka masih menjamin Koalisi Prabowo menang dengan cara menggerogoti suara Dewan Perwakilan Daerah. (Baca: Koalisi Jokowi Pesimis Paket Pimpinan MPR Diterima dan DPD Pilih Oesman Sapta sebagai Pimpinan MPR)

"Tapi kami tetap menganggap tawaran itu tak menarik," kata Syaifullah. Dia mengatakan PPP hanya tertarik bila diberi posisi sebagai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Namun, politikus Golkar Idrus Marham dan Setya Novanto tak bisa memberikan jaminan apa pun kepada PPP. (Baca: Koalisi Jokowi Sukses Rayu DPD, Siapa Dalangnya? dan Berebut Ketua MPR, DPD Tetap Kompak Satu Nama)

Syaifullah mengatakan kerja sama ini kemungkinan bakal berlanjut pada pembahasan berikutnya, yakni dalam sejumlah posisi di kabinet. Dia mengatakan keputusan ini juga bisa mengubah sikap PPP yang akan diputuskan di musyawarah nasional nanti. (Baca: Paripurna MPR, Koalisi Prabowo Banyak Interupsi dan Lawan Kubu Prabowo, Mega-Jokowi Bisa Kalah 5-0)

SUNDARI SUDJIANTO

Berita Terpopuler:
JK Bantah Mega Tidak Mau Bertemu SBY
Investor Tunggu Sikap Politik Megawati
Rupiah Jeblok bila Koalisi Prabowo Kuasai MPR
Soal Pilkada DPRD, Gubernur PDIP Ini Lapor PBB

Berita terkait

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

54 menit lalu

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

4 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

7 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

17 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

17 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

19 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

23 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

1 hari lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

1 hari lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya