Suasana voting pada Sidang Pleno DPD pemilihan calon pimpinan MPR dari kelompok DPD di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Selatan, Senin 6 Oktober 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan di Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ahmad Basarah, mengatakan fraksinya sudah menemukan titik temu antara koalisi Joko Widodo dengan Dewan Perwakilan Daerah saat memutuskan pimpinan MPR. Alasannya, pihaknya dengan senator mempunyai semangat yang sama. "Sama-sama berupaya menjadikan MPR sebagai tempat menyelesaikan masalah," kata Basarah di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 7 Oktober 2014. (Baca: Berebut Ketua MPR, DPD Tetap Kompak Satu Nama)
Basarah mengatakan keberhasilan lobi-lobi dengan DPD berkat kegigihan para ketua fraksi PDI Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Hati Nurani Rakyat, dan Partai NasDem. Koalisi Jokowi juga meminta Ketua Umum Partai Hanura Wiranto untuk melakukan komunikasi dengan Ketua DPD Irman Gusman. Namun, Basarah menolak menceritakan lebih lanjut tentang proses lobi-lobi politik tersebut. (Baca: Rupiah Jeblok bila Koalisi Prabowo Kuasai MPR dan Pemilihan Pimpinan MPR Ditunda Besok)
Hasil lobi, kata Basarah, pihak DPD dan koalisi Jokowi sepakat mengusung salah satu senator menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat. Adapun empat posisi wakil ketua akan ditempati oleh partai pengusung Jokowi. Langkah ini, ujar Basarah, bertujuan untuk mencegah kebijakan dan keputusan DPR yang mungkin bermuara pada pemakzulan terhadap presiden. (Baca: Koalisi Jokowi Pesimis Paket Pimpinan MPR Diterima dan DPD Pilih Oesman Sapta sebagai Pimpinan MPR)
Dalam rapat gabungan Senin malam, DPD akhirnya sepakat memilih Oesman Sapta Odang sebagai calon tunggal pimpinan MPR. Oesman merupakan anggota DPD yang dikenal dekat dengan Koalisi Indonesia Hebat pendukung presiden terpilih, Joko Widodo. Oesman pernah berseteru dengan calon presiden dari Koalisi Merah Putih, Prabowo Subianto, terkait dualisme kepemimpinan dalam Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. (Baca: MK Tunda Sidangkan Pasal Pemilihan Ketua MPR dan Cara Gerindra, Demokrat, dan PPP Bagi Kursi di DPR dan MPR)
