TEMPO.CO, Surabaya - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta adanya aturan yang jelas terkait dengan penyaluran fasilitas untuk TNI. Ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman yang bisa ditimpakan kepada pemerintah kota.
Risma sendiri memiliki pengalaman dengan hal itu. Beberapa waktu lalu, dia pernah memberikan fasilitas sepeda motor dan ruangan kepada Komando Rayon Militer yang bertugas di Surabaya. "Dulu peralatan itu aja ributnya setengah mati, padahal itu kan untuk keamanan kota." (Baca: HUT TNI di Surabaya, Risma Absen)
Menurut Risma, penting untuk memadukan peraturan yang membicarakan ihwal pemberian fasilitas khususnya dari pemerintah. "Nah itu kalau bisa dibicarakan aturannya sehingga kami nggak salah," katanya.
Risma mengaku keberadaan TNI sangatlah penting untuk keamanan wilayah. Namun selama ini, TNI tidak memiliki peralatan dan fasilitas yang memadai. Ia mencontohkan Bintara Pembina Desa yang tidak mempunyai ruangan. Padahal merekalah yang berhadapan dengan masyarakat. Akhirnya, Risma pun memberikan ruangan di kantor kelurahan. Fasilitas-fasilitas ruangan dan sepeda motor diberikan Risma dengan sistem pinjam pakai.
Bertepatan dengan HUT TNI ke-69, Risma pun berpesan kepada pemerintahan baru mendatang. Ia berharap ada perhatian lebih terutama untuk persenjataan dan kesejahteraan anggota TNI. Sebagai negara kepulauan, kehadiran TNI menjadi satu hal yang sangat penting.
Ketika mereka tidak sejahtera, maka anggota TNI pun mencari usaha sampingan. "Kan kasihan mereka," ujarnya.
Selaku pimpinan Surabaya, Risma membutuhkan kerja sama dengan TNI dan kepolisian untuk turut menjaga keamanan kota. Apalagi, Surabaya memiliki 3 juta penduduk. Berbeda dengan kota di luar negeri yang umumnya berpenduduk 180 ribu sampai 300 ribu. "Itulah kenapa kami juga fasilitasi," ujarnya. (Baca: Anggaran HUT TNI Rp 20 Miliar)
AGITA SUKMA LISTYANTI
Berita Lain
Eva: Curhat SBY Hanya Cari Kambing Hitam
Jadi Mualaf, Wanita Bertato Dilamar Pendukung ISIS
Investor Tunggu Sikap Politik Megawati
Rupiah Jeblok bila Koalisi Prabowo Kuasai MPR
Berita terkait
Masuk Bursa Cagub Jakarta, Risma: Saya Takut dan Tak Punya Uang
1 hari lalu
PDIP sebelumnya mengusulkan Menteri Sosial Tri Rismaharini hingga Menpan RB Abdullah Azwar Anas sebagai cagub Jakarta.
Baca SelengkapnyaBantu Desain Ulang Kemasan, Upaya Kemensos Keluarkan Pelaku UMKM dari Kemiskinan
1 hari lalu
Sebanyak 11 ribu orang telah keluar dari kemiskinan. Di bulan ini, ada sekitar 4.000 orang keluar dari kemiskinan
Baca SelengkapnyaTermasuk Nama Potensial di Pilkada Jakarta, Mengapa Anies Baswedan Belum Terpikir Maju?
7 hari lalu
Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan enggan menanggapi pertanyaan wartawan apakah akan maju lagi pada Pemilikan Kepala Daerah DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaPengamat Klaim 3 Tokoh Ini Punya Modal Popularitas untuk Maju Pilkada Jakarta
8 hari lalu
Pengamat Politik Karyono menyebut ada tiga tokoh yang memiliki modal popularitas untuk maju Pilkada Jakarta. Siapa saja?
Baca SelengkapnyaPengamat Sebut Tri Rismaharini Menjanjikan untuk Maju Pilkada Jakarta
9 hari lalu
Menurut sejumlah pengamat politik, Menteri Sosial Tri Rismaharini memiliki nama besar di Jakarta.
Baca SelengkapnyaRisma Dikabarkan Maju di Pilkada Jakarta, Begini Respons PDIP
12 hari lalu
Ketua DPP PDIP Djarot Saiful merespons kabar jika Tri Rismaharini atau Risma maju di Pilkada Jakarta 2024.
Baca SelengkapnyaPDIP Masih Menjaring Nama untuk Pilkada Jakarta 2024: Banyak Tokoh Potensial
12 hari lalu
Untuk Pilkada Jakarta 2024, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful mengatakan partainya saat ini masih menjaring nama.
Baca SelengkapnyaMensos Risma dan Dubes Mohamad Oemar Berlebaran di KBRI Paris
14 hari lalu
Lebaran di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Paris tahun ini dihadiri sedikitnya 150 orang Diaspora dan Warga Bangsa yang kuliah maupun bekerja dan tinggal di sekitaran Perancis.
Baca SelengkapnyaFaisal Basri Blak-blakan Kritik 3 Menteri Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres: Mereka Hanya Baca Pidato Kenegaraan
14 hari lalu
Faisal Basri menanggapi kesaksian empat menteri Presiden Jokowi dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Tiga di antaranya disebut hanya membaca pidato.
Baca SelengkapnyaMensos Jelaskan Program Pena kepada Direktur OECD
15 hari lalu
Direktur OECD membuka peluang program Pena dapat menjadi contoh untuk negara anggota lainnya.
Baca Selengkapnya