SBY memberikan keterangan pers penerbitan Perpu UU Pilkada di Istana Negara, Jakarta, 2 Oktober 2014. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Lingkar Studi Masyarakat Madani, Ray Rangkuti, mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menikmati reformasi hanya untuk dirinya sendiri. "Ini terkesan main-main terhadap reformasi dan demokrasi," kata Rangkuti di Jakarta, Senin, 6 Oktober 2014.
Rangkuti menuding SBY hanya bermain drama di akhir masa jabatannya sebagai presiden. Hal ini, kata dia, terlihat dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) terhadap Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. "Sudah jelas SBY terkesan menjaga image sebagai presiden." (Baca: Soal Perpu Pilkada, Gerindra Tunggu Prabowo)
Rangkuti sangat menyayangkan, kenapa bisa disahkan UU Pilkada oleh DPR. SBY terkesan lebih patuh terhadap parlemen yang kebanyakan berasal dari koalisinya. Padahal SBY mendapat banyak penghargaan dari dunia internasional terhadap demokrasi, tapi justru mencederai demokrasi di dalam negeri.
Menurut Ray, jika presiden mendukung pilkada langsung, RUU tersebut tidak mungkin bisa disahkan. "SBY lebih mementingkan partainya daripada negara."
Hal ini, tutur Ray, bisa dibuktikan dari jatah kursi pimpinan DPR. "Belum lagi Nurhayati (Waketum PD) yang santer dibicarakan akan diangkat sebagai pimpinan MPR," ujarnya.
Ray menanyakan janji SBY yang akan menindak tegas inisiator aksi walk-out Fraksi Demokrat pada sidang paripurna UU Pilkada beberapa pekan lalu. SBY, kata Ray, jangankan ingin menghukum, inisiatif mencari inisiatornya saja tidak terlihat sama sekali.
Terkait dengan UU Pilkada ini, SBY telah menerbitkan Perpu untuk menggantikan undang-undang itu. Selanjutnya, perpu akan dibahas untuk disetujui DPR. (Baca: Aksi 24 Jam Bandung Lawan UU Pilkada)
Menurut SBY lewat akun Twitter-nya hari ini, ada kesepakatan dengan koalisi Pro-Prabowo agar Perpu Pilkada dengan sejumlah perbaikan ini akan didukung dan disahkan.
