Koalisi Prabowo Diklaim Dukung Perpu Pilkada  

Reporter

Editor

Budi Riza

Minggu, 5 Oktober 2014 16:41 WIB

SBY didampingi Boediono beri keterangan pers penerbitan Perpu UU Pilkada di Istana Negara, Jakarta, 2 Oktober 2014. Tolak Pilkada Lewat DPRD, SBY Tanda Tangani 2 Perpu. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Herman Kadir mengatakan koalisi Prabowo akan mendukung Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang telah dikeluarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Menurut Herman, berdasarkan pembicaraan internal di koalisi Prabowo yang dia ketahui, SBY dipastikan telah merapat ke koalisi. "Para pimpinan (partai-partai koalisi) sudah sepakat, apa pun kemauan SBY akan dituruti," kata Herman ketika dihubungi Tempo, Minggu, 5 Oktober 2014. (Baca: Pimpinan Koalisi Sambangi Rumah Megawati)

Herman sendiri mengatakan tidak mengetahui kapan kesepakatan itu terjadi. Namun, menurut dia, koalisi akan mendukung Fraksi Demokrat dalam pengesahan Perpu Pilkada di DPR.

"Gampang saja itu (pengesahan Perpu Pilkada di DPR)," kata Herman menirukan omongan salah satu pimpinan partai. Namun Herman enggan menyebutkan namanya. Herman menyatakan tidak ikut dalam pertemuan koalisi Prabowo di kediaman Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie, Sabtu malam, 4 Oktober 2014. (Baca: Koalisi Prabowo Beri Kursi MPR ke Demokrat dan PPP)

Sebelumnya, pada Kamis, 2 Oktober 2014, Presiden SBY meneken dua perpu untuk menganulir beleid yang menghapus pilkada secara langsung. Dalam perpu tentang perubahan pilkada, SBY mengganti mekanisme pemilihan dari tidak langsung menjadi langsung.

Adapun dalam perpu tentang pemerintah daerah, SBY menghilangkan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memilih gubernur, bupati, dan wali kota. Menurut SBY, kedua undang-undang itu tak mengakomodasi keinginan publik.

Namun Herman pesimistis perpu itu akan lolos di DPR, mengingat pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla akan berlangsung 20 Oktober 2014 mendatang. "Tinggal dua pekan lagi, padahal seluruh alat kelengkapan DPR belum terbentuk, mereka juga masih kisruh."

Ketika Tempo menanyakan apa yang ditawarkan Demokrat kepada koalisi Prabowo sebagai ganti dukungan Demokrat pada perpu itu, Herman menjawab, "Saya tidak mengetahui soal itu, tapi Demokrat kemungkinan besar akan mendukung koalisi dengan cara menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat."

RIDHO JUN PRASETYO

Baca juga:
Masalah Dengan Ancol Hambat Kreativitas Sea World
Habib Selon Ogah Komentari Aksi FPI
Kue Kurma, Lengkapi Sajian Menu Idhu Adha
Menikmati Lebaran dengan Sajian Daging Kurban

Berita terkait

Sidang Sengketa Pileg di MK: Ribuan Suara PPP dan PDIP Diklaim Berpindah ke Partai Lain

1 hari lalu

Sidang Sengketa Pileg di MK: Ribuan Suara PPP dan PDIP Diklaim Berpindah ke Partai Lain

PDIP dan PPP mengklaim ribuan suara pindah ke partai lain dalam sidang sengketa Pileg di MK hari ini.

Baca Selengkapnya

Kecuali Partai Gelora, Gerindra-Golkar-PAN-Demokrat Buka Peluang PKS Gabung ke Prabowo

4 hari lalu

Kecuali Partai Gelora, Gerindra-Golkar-PAN-Demokrat Buka Peluang PKS Gabung ke Prabowo

Sejumlah partai politik yang tergabung dalam KIM membuka peluang PKS untuk bergabung ke Prabowo, kecuali Gelora. Apa alasan Gelora menolak PKS?

Baca Selengkapnya

Kata 7 Pengamat Soal Koalisi Prabowo yang Bakal Gemuk

4 hari lalu

Kata 7 Pengamat Soal Koalisi Prabowo yang Bakal Gemuk

Berikut tanggapan para pengamat politik dan peneliti soal koalisi Prabowo ke depan yang hampir pasti bakal gemuk.

Baca Selengkapnya

Respons Bima Arya soal Maju Pilgub Jabar 2024, Singgung Nama Ridwan Kamil dan Dedi Mulyadi

9 hari lalu

Respons Bima Arya soal Maju Pilgub Jabar 2024, Singgung Nama Ridwan Kamil dan Dedi Mulyadi

Mantan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menyatakan dirinya siap maju di Pilkada 2024 setelah mendapat arahan dari Ketum PAN, tapi...

Baca Selengkapnya

Respons KPU dan Ketum PAN soal Gugatan PDIP di PTUN

9 hari lalu

Respons KPU dan Ketum PAN soal Gugatan PDIP di PTUN

KPU dan Ketum PAN Zulkifli Hasan menanggapi gugatan PDIP di PTUN terkait pencalonan Gibran di Pilpres 2024. Begini kata mereka.

Baca Selengkapnya

Profil Zita Anjani, Putri Ketum PAN yang Didorong Berduet dengan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta

21 hari lalu

Profil Zita Anjani, Putri Ketum PAN yang Didorong Berduet dengan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta

Zita Anjani didorong berduet dengan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Berikut profil putri Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan itu.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Dorong Seluruh Partai Politik Rekonsiliasi dalam Koalisi Pemerintahan Prabowo

21 hari lalu

Bamsoet Dorong Seluruh Partai Politik Rekonsiliasi dalam Koalisi Pemerintahan Prabowo

Bamsoet memberikan apresiasi atas pertemuan Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar -Mahfud, Arsjad Rasjid dengan Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani, saat open house di kediaman Rosan Roeslani.

Baca Selengkapnya

Riwayat Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Tempat Deklarasi Golkar-PAN Dukung Prabowo

17 Agustus 2023

Riwayat Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Tempat Deklarasi Golkar-PAN Dukung Prabowo

Museum Perumusan Naskah Proklamasi memiliki riwayat panjang, selain menjadi tempat deklarasi Golkar dan PAN mendukung Prabowo. Ini riwayatnya.

Baca Selengkapnya

Deklarasi Dukung Prabowo di Museum Proklamasi: Disesalkan PDIP, Dilaporkan MPMI ke Bawaslu

17 Agustus 2023

Deklarasi Dukung Prabowo di Museum Proklamasi: Disesalkan PDIP, Dilaporkan MPMI ke Bawaslu

PDIP menilai deklarasi Golkar-PAN dukung Prabowo di Museum Perumusan Naskah Proklamasi tidak etis. Museum bagian dari tempat sakral.

Baca Selengkapnya

Soal Waktu Penentuan Arah Koalisi, Golkar Tunggu Momentum Demi Kepentingan Terbaiknya

21 Juli 2023

Soal Waktu Penentuan Arah Koalisi, Golkar Tunggu Momentum Demi Kepentingan Terbaiknya

Erwin Aksa memastikan bahwa arah politik Golkar akan selalu berada di pemerintahan.

Baca Selengkapnya