TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menyoroti terpilihnya Setya Novanto sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat yang baru. Juga Fahri Hamzah sebagai Wakil Ketua DPR. Ketua KPK Abraham Samad mengaku kecewa atas terpilihnya Setya sebagai orang nomor satu di parlemen. (Baca: Seperti SBY, Setya Novanto Pun Jadi Trending Topic)
“KPK menginginkan Ketua DPR terpilih adalah orang yang bersih dan tidak punya keterkaitan dengan kasus hukum,” kata Abraham ketika dihubungi Tempo, Kamis, 2 Oktober 2014. Menurut dia, Ketua DPR baru ini berpotensi memiliki masalah hukum dan bisa merusak citra DPR. (Baca; Formasi Pimpinan DPR Mengecewakan Investor )
Rapat Paripurna DPR pada Kamis dinihari lalu mengesahkan lima pimpinan parlemen yang baru. Bendahara Umum Golkar Setya Novanto didapuk sebagai Ketua DPR. Sedangkan empat kursi Wakil Ketua DPR diduduki Fahri Hamzah dari Partai Keadilan Sejahtera, Fadli Zon dari Gerindra, Agus Hermanto dari Demokrat, dan Taufik Kurniawan dari Partai Amanat Nasional. Kelimanya diusung Koalisi Merah Putih, penyokong Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam pemilu presiden 2014.
Dalam catatan KPK, nama politikus senior Golkar, Setya Novanto, kerap muncul dalam sejumlah kasus yang ditangani lembaga itu. Ia beberapa kali diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pembangunan arena Pekan Olahraga Nasional (PON) di Riau tahun 2012 dan kasus dugaan penyuapan Rp 10 miliar kepada Akil Mochtar—saat itu Ketua Mahkamah Konstitusi—dalam kaitan dengan penanganan sengketa hasil pemilihan kepala daerah Jawa Timur, Oktober 2013. (Baca: DPR Dikuasai Koalisi Prabowo, Indeks Saham Lesu)
Dalam kasus PON, misalnya, sejumlah saksi menyebutkan Setya berperan memuluskan penambahan anggaran di Dewan. Ihwal kasus yang merugikan negara Rp 265 miliar ini, penyidik sudah menggeledah ruang kerja Setya di Kompleks Parlemen, Senayan. (Baca: Setya Novanto cs Jadi Pimpinan DPR, PDIP Kalah 2-0)
Nama Setya, yang pada 2009 tercatat memiliki harta Rp 75 miliar, juga dikait-kaitkan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang merugikan negara Rp 1 triliun. Kepada KPK, sejumlah saksi mengatakan politikus yang lolos ke Senayan untuk keempat kalinya itu ikut mengutak-atik anggaran proyek senilai Rp 5,9 triliun tersebut. Dalam persidangan dan ketika diwawancarai Tempo, Setya membantah jika disebut terlibat dalam sejumlah kasus itu. Abraham belum bisa memastikan apakah Setya bakal tersandung salah satu kasus itu.
Sementara itu, Komisi juga menyatakan kecewa atas terpilihnya Fahri Hamzah. Dalam persidangan kasus dugaan korupsi Hambalang, nama Wakil Sekretaris Jenderal PKS ini disebut pernah menerima duit dari M. Nazaruddin sebesar US$ 25 ribu. Nazar saat ini menjadi terpidana kasus Wisma Atlet. Fahri juga dikenal kerap menyuarakan pelemahan KPK. Dalam beberapa kesempatan, Fahri sudah membantah jika disebut menerima duit haram dan berniat melemahkan KPK.
Pusat Kajian Anti-Korupsi Universitas Gadjah Mada dan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengecam terpilihnya dua politikus itu sebagai pimpinan Dewan. “Kalau pimpinannya bermasalah, seisi DPR akan bermasalah," ujar peneliti dari ICW, Abdullah Dahlan. (Baca: Mic Mati & Dizalimi Bikin Koalisi Jokowi Walk Out)
Setya dan Fahri tidak tampak di Kompleks Parlemen, Senayan, hari ini. Ketika Tempo menyambangi ruangan mereka, petugas di sana menyebutkan keduanya belum datang. Ketua Fraksi Golkar Ade Komaruddin menilai Setya layak menjadi Ketua DPR. “Dia jadi anggota DPR itu urusan politik,” kata Ade, “Kalau masalah hukum, bukan urusan kami." Adapun anggota Fraksi PKS, Sohibul Iman, menilai Fahri sebagai kader PKS yang paling pantas untuk duduk sebagai Wakil Ketua DPR.
LINDA TRIANITA | RIKY FERDIANTO | URSULA FLORENE SONIA | ODELIA SINAGA | ANTONA
Berita Terpopuler
Diboikot DPR, 4 Kekuatan Besar Dukung Jokowi
Pemilihan Pimpinan DPR Tergesa-gesa, Fahri Hamzah: Demi Jokowi
Pimpinan DPR Dikuasai Pro-Prabowo, Puan: Zalim
