SBY didampingi Boediono dan sejumlah menteri terkait keterangan pers penerbitan Perpu UU Pilkada di Istana Negara, Jakarta, 2 Oktober 2014. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menandatangani draf peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk mengembalikan aturan pemilihan kepala daerah secara langsung. Dalam kaitan dengan penandatanganan perpu itu, lewat video yang diunggah ke YouTube, SBY mengungkapkan curahan hatinya atas hujatan masyarakat yang dia terima.
"Barangkali itu yang mereka lihat, jangan-jangan ini SBY merekayasa. Merekayasa bagaimana dan untuk apa? ujar SBY dalam video YouTube berjudul "Isu Terkini: Pastikan Hak Pilih Langsung Rakyat, Presiden SBY Terbitkan Perpu Pilkada Langsung" itu. Video tersebut diunggah pada Kamis, 2 Oktober 2014. (Baca: SBY: Perpu Pilkada Dipahami Koalisi Prabowo)
SBY mengatakan dia menjadi kambing hitam atas pengesahan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Banyak orang yang menghujatnya setelah Demokrat meninggalkan ruang sidang paripurna sebelum berlangsung pemungutan suara atas RUU Pilkada.
"Saya, bahkan istri, keluarga, teman teman saya, sedih waktu itu. Karena hujatan ataupun cacian-cacian itu kasar sekali. Melebihi tata krama dan kepatutan dalam hubungan sesama manusia, luar biasa," kata SBY. (Baca: Perpu Pilkada Dianggap Akal-Akalan SBY)
Namun, SBY menyatakan, dia memahami penyebab kemarahan rakyat itu. Menurut SBY, masyarakat menaruh harapan besar kepadanya untuk tidak membiarkan sistem pilkada berubah dari pemilihan langsung menjadi pemilihan melalui DPRD.
Tapi, SBY mengatakan, kemarahan masyarakat tidak tepat. "Seolah-olah kami yang menginginkan. Kan, salah alamat," kata SBY. (Baca: Pendapat Profesor Prancis Soal UU Pilkada)
Sebelumnya, SBY meneken dua peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk membatalkan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah.
Penerbitan perpu tersebut bertujuan mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung. Namun perpu itu tetap memerlukan persetujuan dari DPR, yang mayoritas dihuni pendukung mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Proses politik ini akan kembali menarik perhatian publik.
