TEMPO.CO, Yogyakarta - Sepuluh organisasi non-pemerintah dan mahasiswa di Yogyakarta menuntut pembatalan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Mereka membuka posko di Titik Nol Kilometer, ujung selatan Jalan Malioboro, untuk menggalang kartu tanda penduduk dari warga sebagai bentuk dukungan pembatalan itu.

“Sore ini kami buka posko terus berlanjut sampai malam,” kata koordinator lapangan aksi itu, Asman Abdullah, Kamis sore, 2 Oktober 2014. “Besok (Jumat) kami akan buka lagi.”

Massa yang menamakan diri Komite Dukung Pilkada Langsung itu di antaranya terdiri dari Social Movement Institute, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Selain itu, ada organisasi mahasiswa kampus dan kedaerahan, misalnya UIN Sunan Kalijaga, Universitas Muhammadiyah Magelang, dan Keluarga Pelajar Mahasiswa Wajo.

Menurut Asman, selain membuka posko di kawasan Malioboro, Komite juga membuka posko pengumpulan KTP di dua kampus di Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. “Sudah dapat sekitar seratus KTP sekarang,” katanya.

Melalui jaringan mereka di Jakarta, dia melanjutkan, KTP itu akan dikirimkan ke Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari petisi pembatalan UU Pilkada. Menurut dia, salah satu poin UU Pilkada itu yakni pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah ancaman bagi kedaulatan rakyat.

Kamis, 25 September 2014, DPR mengesahkan UU Pilkada melalui mekanisme perolehan suara. Lima partai; PAN, PPP, Gerindra, PKS, dan Golkar; mendukung pilkada melalui DPRD. Partai Koalisi Merah Putih penyokong Prabowo-Hatta itu unggul dengan 256 suara.

Direktur SMI Eko Prasetyo mengatakan aksi ini sebenarnya tak hanya untuk mendukung pembatalan UU Pilkada semata. Namun juga melawan koalisi partai itu. “Koalisi Kapak Merah itu ingin kembali membangun watak politik seperti Orde Baru,” ujarnya.

Kecaman terhadap Koalisi Merah Putih juga tergambar dalam spanduk aksi mereka. Di atas spanduk warna biru yang mereka bentangkan menghadap jalan tertulis kalimat: “Koalisi Maling Permanen, Lawan Perampokan Suara Rakyat!”

Menurut dia, koalisi itu telah membawa demokrasi di Indonesia pada ambang kehancuran. Pertarungan politik pun tak bisa lagi ditempatkan sebatas di dalam gedung parlemen. “Kalau organisasi masyarakat sipil tak turun ke jalan (demokrasi) akan gawat sekali,” katanya.

Aksi-aksi yang dilakukan Komite, kata dia, adalah bagian dari menggalang dukungan masyarakat yang lebih luas. Pada bulan mendatang, jaringan organisasi masyarakat berhimpun dalam Konferensi Darurat Demokrasi. “Akan launching 2-3 bulan lagi,” ujarnya.

ANANG ZAKARIA