TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat hukum tata negara, Refly Harun, mengatakan pemerintah presiden terpilih Joko Widodo tidak perlu khawatir akan dominasi koalisi pendukung Prabowo Subianto di parlemen. "Presiden tetap lebih kuat," ujarnya ketika dihubungi Tempo, Kamis, 2 Oktober 2014.
Refly menjelaskan, hubungan eksekutif dan legislatif yang memanas seperti ini wajar terjadi. "Yang penting pemerintah (Jokowi) harus lurus," ujarnya. Pemerintah Jokowi, tutur Refly, hanya perlu membuat program-program murni prorakyat. (Baca: Pengamat: Jokowi Kalah Telak di Parlemen)
Refly menegaskan, Jokowi harus sangat selektif dalam memilih menteri-menteri, termasuk menghindari potensi korupsi yang bisa datang dari lingkungannya sendiri, seperti yang terjadi pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. (Baca: Pemilihan Pimpinan DPR Tergesa-gesa, Fahri Hamzah: Demi Jokowi)
Ia mengimbau Jokowi agar awas terhadap penyusunan rancangan undang-undang yang disodorkan parlemen kelak. Mantan Wali Kota Solo tersebut harus bisa membedakan RUU yang memihak rakyat dan demokrasi dengan yang tidak. "Presiden berhak menolak sebuah RUU," ujarnya. (Baca: Pengunduran Diri Jokowi Bakal Dijegal di DPRD?)
Jokowi harus dapat menutup segala celah upaya parlemen yang ingin menjadikan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi negara. "Pasalnya, eksekutif dan legislatif berasal dari partai yang berlawanan," katanya. (Baca: Sidang DPR, Ada Teriakan Sampai Kepalan Tangan)
ANDI RUSLI
Topik terhangat:
Koalisi Jokowi-JK | Kabinet Jokowi | Pilkada oleh DPRD
Berita terpopuler lainnya:
Megawati ke Gus Dur: Sampeyan Enak, Saya Pusing
Keluarga Adam Malik Gugat Bank Swiss Bikin Heboh
Berapa Uang Saku Pelantikan Anggota DPR?
Duka Pewaris Naskah 'Genjer-genjer'
Berita terkait
Jokowi Resmikan Bendungan Tiuk Suntuk di NTB, Pembangunannya Telan Biaya Rp 1,4 Triliun
21 menit lalu
Presiden Joko Widodo alias Jokowi meresmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, NTB, pada Kamis, 2 Mei 2024.
Baca SelengkapnyaMentan Amran Dampingi Presiden Gowes Sapa Warga di Mataram
37 menit lalu
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman turut serta bersama presiden menyapa warga Mataram.
Baca SelengkapnyaSoal Kewarganegaraan Ganda untuk Diaspora, Bagaimana Peraturannya?
53 menit lalu
Jokowi pernah memerintahkan pengkajian soal status bagi diaspora, tapi menurun Menteri Hukum bukan kewarganegaraan ganda.
Baca SelengkapnyaAlasan Pengamat Sebut Jokowi dan SBY Jadi Mentor Andal Prabowo
1 jam lalu
Pengamat menilai hubungan Jokowi dengan Megawati yang renggang membuat Jokowi dan Prabowo akan terus bersama.
Baca SelengkapnyaJokowi Resmikan Jalan 5 Inpres di NTB Senilai Rp 211 Miliar: Anggaran yang Tidak Kecil
2 jam lalu
Jokowi meresmikan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Kamis pagi, 2 Mei 2024.
Baca SelengkapnyaKomentar Jokowi dan Ma'ruf Amin Usai Timnas Indonesia Dikalahkan Uzbekistan
2 jam lalu
Timnas Indonesia kalah melawan Uzbekistan dalam semifinal Piala Asia U-23 2024. Ini komentar Jokowi dan Ma'ruf Amin.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi dalam Sorotan Aksi Hari Buruh Internasional Kemarin
2 jam lalu
Aksi Hari Buruh Internasional pada Rabu kemarin menyoroti janji reforma agraria Presiden Jokowi. Selain itu, apa lagi?
Baca SelengkapnyaMassa Aksi May Day Bakar Baliho Jokowi dan Hakim MK Sebagai Bentuk Kekecewaan
15 jam lalu
Peserta aksi Hari Buruh Internasional atau May Day membakar baliho bergambar Presiden Jokowi di kawasan Patung Arjuna Wijaya, Jakpus
Baca SelengkapnyaTerkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi
16 jam lalu
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mencatatkan pertumbuhan pendapatan di kuartal I 2024 ini meningkat hingga 18,07 persen dibandingkan kuartal I 2023.
Baca Selengkapnya4 Lika-liku Perjalanan RUU DKJ Hingga Resmi Disahkan Presiden Jokowi
17 jam lalu
Pengesahan RUU DKJ ditandatangani Presiden Jokowi di Jakarta 25 April 2024 dan diundangkan di Jakarta pada tanggal yang sama oleh Mensesneg.
Baca Selengkapnya