Walikota Surabaya, Tri Rismaharini memeluk seorang anak berkebutuhan khusus, Umay, yang menangis saat pembukaan pameran Lukisan BELIEVE 2-Enlightenment di gedung Perpustakaan BI, Surabaya, 17 Agustus 2014. Pameran lukisan tersebut hasil karya anak berkebutuhan khusus dan anak jalanan. TEMPO/Fully Syafi
TEMPO.CO, Surabaya - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menertibkan warga non-Surabaya yang mendapat layanan kesehatan di Surabaya. Melalui Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional, Pemerintah Kota Surabaya akan lebih memprioritaskan penduduk Surabaya yang kurang mampu.
Menurut Risma, data ini penting. Sebab, selama ini banyak warga luar kota yang pindah ke Surabaya hanya karena ingin mendapat layanan kesehatan gratis. "Padahal pajak warga Surabaya yang kita gunakan," ujarnya di hadapan camat dan lurah dalam Sosialisasi PBI di Graha Sawunggaling, Surabaya, Rabu, 1 Oktober 2014.
Camat dan lurah diminta mendata secara rinci warga di wilayahnya. Mereka yang bukan warga Surabaya akan dianalisis dan dikoordinasikan dengan pemerintah pusat. Risma mengaku tidak ingin menambah beban karena menanggung biaya kesehatan pasien yang bukan penduduk Surabaya. "Saya nolong orang lain tapi nanti warga sendiri nggak tertolong."
Terhitung mulai 1 Oktober 2014, warga yang tidak mampu akan terdaftar dalam PBI. Di Surabaya, jumlahnya sebanyak 291.686 orang. Angka itu diperoleh dari para pemilik kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat dan pengguna surat keterangan tidak mampu (SKTM). Selama ini, pendataan warga tidak mampu didasarkan pada perhitungan Badan Pusat Statistik.
Namun Pemkot memiliki data sendiri yang jumlahnya lebih besar daripada catatan BPS. Ini karena data BPS hanya merujuk pada warga yang tinggal di Surabaya. Sedangkan pendataan Pemkot lebih rinci melaui survei, sehingga jumlahnya lebih banyak. (Baca: SBY Minta Rakyat Awasi Pelaksanaan BPJS)
Kepala Divre 7 Jawa Timur Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Andi Afdal mengatakan PBI memang diperuntukkan bagi mereka yang belum tertangani Jamkesmas nasional dan tidak terdaftar sebagai orang miskin versi BPS. "Mereka diambilalih dan dibiayai Pemerintah Kota." (Baca: Dikunjungi Presiden, Dokter RS Soetomo Kaget)
Skema dan premi yang diberlakukan sama dengan Jamkesmas, yaitu Rp 19.225 per bulan atau kelas 3. Selain Surabaya, ada Pacitan, Blitar, Ponorogo, Lumajang, dan Probolinggo yang sudah mengambilalih pembiayaan bantuan kesehatan melalui PBI.
Kemensos Lakukan Asesmen Biopsikososial Terhadap 284 ODGJ
2 hari lalu
Kemensos Lakukan Asesmen Biopsikososial Terhadap 284 ODGJ
Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sumba Timur, untuk memastikan penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)
