Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bergegas usai memberikan pernyataan pers di Bandara Internasional Halim Perdanakusumah, Jakarta, 30 September 2014. Presiden SBY mengatakan dirinya harus taat konstitusi sehingga tidak ada jalan untuk tidak setuju atas hasil paripurna DPR tentang UU Pilkada. ANTARA/Widodo S. Jusuf
TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendukung penuh langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Pemilihan Umum Kepala Daerah. UU Pilkada baru saja disahkan DPR pada Jumat pekan lalu. (Baca: SBY Siapkan Perpu Batalkan UU Pilkada)
Politikus PDIP, Eva Kusuma Sundari, mengatakan partainya akan mengawal pengesahan perpu tersebut di Senayan. "Dengan asas kemanfaatan, pasti kami dukung persetujuan di DPR," kata Eva saat dihubungi Tempo, Selasa, 30 September 2014. (Baca: Siapkan Perpu, SBY: Saya Ambil Risiko Politik)
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan dirinya akan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk membatalkan Undang-Undang Pilkada yang baru disahkan oleh DPR. Perpu itu akan diterbitkan setelah ia meneken UU Pilkada. (Baca: 5 Skenario yang Bisa Jegal UU Pilkada)
"Perpu ini saya ajukan ke DPR setelah, katakanlah, hari ini atau besok setelah saya terima draf RUU hasil sidang paripurna, maka aturan mainnya itu harus saya tanda tangani," kata SBY setelah pembekalan anggota DPR dari Demokrat di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Selasa, 30 September 2014.
Peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah hak legislasi presiden yang diatur dalam Pasal 22 UUD 1945. Presiden diperbolehkan membuat perpu jika dilatari hal ihwal yang dianggap darurat. Namun, agar berlaku, perpu harus disetujui oleh DPR. (Baca: SBY Punya Plan B Jegal UU Pilkada)
Pakar hukum tata negara, Refly Harun, mengapresiasi langkah SBY menerbitkan perpu. Menurut Refly, ihwal "merusak demokrasi akibat dipilihnya kepala daerah oleh DPRD" sudah menjadi alasan yang kuat untuk mencabut UU Pilkada. "Ia telah mengutamakan demokrasi," kata Refly. (Baca: Jokowi Pilih Gugat MK Ketimbang Patuhi Yusril Ihza)
