TEMPO.CO, Sidoarjo - Ratusan warga korban lumpur Lapindo yang berkumpul di titik 42 Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Sidoarjo, tetap melarang aktivitas Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS). Hal ini dilakukan meski sudah ada lampu hijau dari pemerintah bahwa ganti rugi mereka akan dibayarkan oleh pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Pokoknya tidak boleh beraktivitas sampai uang pembayaran ganti rugi itu cair,” kata Sunarni, salah satu korban lumpur Lapindo yang ada di dalam peta area terdampak, yang terlihat semangat istigasah, Ahad, 28 September 2014. (Baca juga: Ditanggung APBN, Korban Lapindo Gelar Istigasah)

Menurut Sunarni, warga korban lumpur Lapindo sudah sangat sering dibohongi pemerintah. Karena itu, mereka enggan dikelabui lagi.

Koordinator korban lumpur Lapindo yang ada di dalam peta area terdampak, Djuwito, mengatakan semua warga sudah sepakat tidak akan mengizinkan BPLS beraktivitas sebelum ada kepastian waktu pembayaran ganti rugi itu. “Kami juga sudah siap segala konsekuensinya,” katanya. (Baca juga: Rugi Diganti APBN, Korban Lapindo Bersyukur)

Adapun Bupati Sidoarjo Saiful Illah berkali-kali memohon kepada warga untuk mengizinkan BPLS beraktivitas di area kawasan lumpur. Pasalnya, sudah ada kejelasan dari Dewan Pengarah bahwa ganti rugi korban lumpur Lapindo akan ditanggung oleh APBN.

Selain itu, kondisi air lumpur sudah semakin meninggi. “Tolong jangan jadi orang jahat, izinkan BPLS beraktivitas demi kebaikan warga Sidoarjo,” katanya.

Saiful khawatir air yang ada di kawasan lumpur Lapindo meluber, terutama di titik 21 Desa Siring, Kecamatan Porong, Sidoarjo, yang berbatasan langsung dengan rel kereta dan Jalan Raya Porong. “Kalau nanti meluber, warga bisa dipidana. Tapi terserah warga semuanyalah, yang penting saya sudah memberitahukan,” ujarnya.

Berdasarkan pantauan Tempo, Saiful berulang kali memohon agar warga setempat mengizinkan BPLS beraktivitas. Namun permohonan itu ditanggapi remeh oleh sebagian besar warga karena dianggap hanya membohongi warga korban lumpur Lapindo.

Berkali-kali Saiful mengeluarkan nada suara tinggi seperti layaknya orang membentak. Saiful seakan naik pitam lantaran permohonannya itu tidak dikabulkan oleh warga. Hingga pertemuan usai, belum ada titik temu antara warga dan Bupati. Semua warga telah sepakat akan melarang aktivitas BPLS.

MOHAMMAD SYARRAFAH

Berita lain:
Cari Dalang UU Pilkada, SBY Diminta Introspeksi
Tagar #ShameOnYouSBY Dominasi Perbincangan Netizen
Obama Sebut SBY Pendorong Demokrasi