TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan Rancangan Undang-Undang Pilkada yang disahkan oleh DPR tak sejalan dengan keinginan masyarakat. Menurut dia, hampir 70 persen lebih rakyat tetap ingin pemilihan umum kepala daerah dipilih secara langsung.

"Saya dapatkan ini salah satunya dari tanggapan masyarakat atas video saya di YouTube dan konferensi pers Partai Demokrat," kata SBY dalam video resminya yang diunggah di situs YouTube, kemarin malam, Jumat, 26 September 2014, dari Washington D.C. Amerika Serikat. Bahkan, dari pengguna media sosial, dia melanjutkan, hampir 90 persen menolak RUU Pilkada.

Dalam rapat paripurna pada Kamis, 25 September lalu, DPR menghapus hak rakyat untuk memilih kepala daerah. Sebagai gantinya, DPRD yang berhak menentukan gubernur, wali kota, dan bupati. (Baca: Ngaku Kecewa, SBY Berat Teken UU Pilkada)

Meski DPR menuding pilkada langsung penuh kecurangan dan politik uang, kata SBY, masyarakat masih menginginkannya. Semestinya, DPR mempertimbangkan aspirasi masyarakat tersebut. Sebab, sejatinya DPR merupakan perwakilan masyarakat di legislatif.

Walhasil, pengesahan RUU Pilkada dianggap mencurangi kepercayaan masyarakat terhadap DPR. Menurut SBY, rakyat sama sekali tak menyangka suara dan hak mereka dihapus begitu saja.

"Ini berarti pemilu legislatif kemarin tak klop antara yang dipikirkan dan diyakini rakyat. Sebab, rakyat tetap berpikiran masih memiliki hak menentukan kepala daerah," kata dia.

SBY mengaku tak bisa berbuat banyak sebab Fraksi Demokrat sudah sekuat tenaga mempertahankan pilkada langsung dengan sepuluh poin penyempurnaan. Namun, aspirasi partai berlambang Mercy tersebut ditolak. "Ini kemunduran demokrasi Indonesia," kata dia. (Baca: SBY Bingung Disalahkan Soal RUU Pilkada)

Sebelumnya, dalam Sidang Paripurna DPR, Kamis, 25 September 2014, Fraksi Demokrat melakukan walkout dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Ada 129 kader Demokrat yang meninggalkan ruang sidang. Di ruang itu hanya tersisa enam anggota Dewan dari Demokrat yang semuanya memilih opsi pilkada langsung. Salah satunya Gede Pasek Suardika.

Namun, suara itu tak cukup menolong terpilihnya opsi pilkada langsung. Berdasarkan rekapitulasi hasil voting, fraksi pendukung pilkada lewat DPRD, yakni PAN, PPP, Gerindra, PKS, dan Gerindra, unggul dengan 256 suara. Sementara itu, tiga fraksi pendukung pilkada langsung, yakni PDI Perjuangan, Hanura, dan PKB, mengantongi 135 suara.

INDRA WIJAYA

Terpopuler:
UU Pilkada Tak Berlaku di Empat Daerah Ini
Pilkada, PPP: Demokrat Mainkan Skenario Prabowo
Pengamat: RUU Pilkada Balas Dendam Kubu Prabowo
#ShameOnYouSBY Jadi Trending Topic di Twitter
Prabowo Senang Pilkada Langsung Dihapus