Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendapat penjelasan tentang siklus deradikalisasi dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Ansyaad Mbaai (kiri) ketika melakukan kunjungan ke Gedung Pusat Deradikalisasi, BNPT di Sentul, Bogor, 8 September 2014. ANTARA FOTO
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S. Pane mengatakan pemerintahan presiden terpilih, Joko Widodo atau Jokowi, perlu memperkuat kinerja intelijen yang sangat kedodoran.
"Jokowi perlu memperkuat kinerja intelijen kepolisian, militer, maupun intelijen sipil. Potensi teror di dalam negeri masih tinggi, terutama dengan masih banyaknya kantong-kantong radikalisme di berbagai daerah dan berkembangnya isu ISIS," ujar Neta dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Kamis, 25 September 2014.
IPW mengatakan ada tiga tujuan utama dari pembenahan intelijen ini. Pertama, situasi kamtibmas terjaga dan meluasnya peredaran narkoba maupun senjata api ilegal bisa ditekan. (Baca: Peta RUU Pilkada: Kubu Prabowo 233, Jokowi 237)
Kedua, manuver pejabat pejabat yang korup, mafia hukum, mafia proyek, mafia migas, dan mafia lainnya bisa dideteksi untuk kemudian dibasmi. Ketiga, manuver pihak-pihak tertentu yang hendak memainkan massa untuk kepentingan kelompoknya bisa dikendalikan dengan strategi intelijen. (Baca: Slank Ajak Masyarakat 'Galak' kepada Jokowi)
Neta mengatakan penguatan terhadap kinerja intelijen tidak hanya menyangkut kelangsungan kepemimpinan Jokowi. Namun ini juga untuk memperkuat stabilitas keamanan Indonesia. "Pemerintahan ke depan perlu melakukan perubahan besar-besaran di jajaran intelijen kepolisian, militer, dan sipil," kata Neta. (Baca: Pilkada DPRD, Jokowi: Potensi Korupsi Lebih Besar)
IPW mengatakan ancaman dari narkoba yang masuk ke Indonesia patus diwaspadai. "Makin luasnya peredaran senjata api rakitan maupun selundupan juga patut disikapi pemerintah agar situasi kamtibmas tidak terganggu."
