TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto menyatakan ada 3.000 orang tercatat akan menyambangi kompleks DPR di Senayan hari ini. "Jumlah massa yang terdaftar pada kami segitu dari berbagai elemen masyarakat," kata Rikwanto saat dihubungi, Kamis, 25 September 2014. (Baca: Dinasti Politik Dibatasi di RUU Pilkada)
Karena itu, kata Rikwanto, Kepolisian Polda Metro Jaya akan menurunkan 1.250 orang personel untuk mengamankan gedung parlemen DPR RI di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan. "Tak ada pengamanan berlebihan. Semua sesuai prosedur."
Untuk pengalihan lalu lintas, kata Rikwanto, tidak akan dilakukan apabila situasi masih terkendali. "Situasional saja. Kalau dirasa perlu, kami akan alihkan arus lalu lintas agar lancar dan tertib." (Baca: UGM Sarankan Penundaan Pembahasan RUU Pilkada)
Massa yang tercatat akan menuju Senayan hari ini terdiri atas beberapa kelompok, antara lain dari Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DEN-KSBSI) sebanyak 500 orang dari kelompok Bara Revolusi Mental sebanyak 500 orang. "Dari kelompok mahasiswa juga ada yang bakal menuju Senayan," kata dia.
Menurut Rikwanto, warga Jakarta tidak perlu resah dengan pergerakan 3.000 orang massa ini. "Serahkan kepada pihak kepolisian. Tak perlu ada yang terprovokasi. Bagi massa yang akan berunjuk rasa juga kami imbau agar tertib," kata Rikwanto.
INDRIMAULIDAR
Berita lain:
FPI Minta Ahok Jaga Mulut
Wartawati Tempo Dilecehkan Simpatisan FPI
Soal Gantung Diri di Monas, Anas: Siapa Bilang?
Adnan Buyung: Jaksa Penuntut Anas Bodoh
Berita terkait
Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa
1 jam lalu
Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?
Baca SelengkapnyaPermintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?
1 jam lalu
Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?
Baca SelengkapnyaDPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei
2 jam lalu
KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaAmnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
17 jam lalu
Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM
Baca SelengkapnyaKPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR
1 hari lalu
KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.
Baca SelengkapnyaSaid Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029
2 hari lalu
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.
Baca SelengkapnyaKPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
2 hari lalu
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca SelengkapnyaReaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah
2 hari lalu
DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Baca SelengkapnyaDitolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi
4 hari lalu
Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaGerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok
4 hari lalu
Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.
Baca Selengkapnya