Calon Presiden Prabowo Subianto didampingi Aburizal Bakrie dan Hidayat Nur Wahid (kanan) saat menanti waktu berbuka puasa di Masjid Gede Kauman, Yogyakarta (1/7). Kedatangan Prabowo ke Yogyakarta untuk berbuka puasa dan bertemu dengan raja Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X. TEMPO/Suryo Wibowo.
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid menegaskan partainya tetap istiqomah mendukung pemilihan kepala daerah secara tidak langsung atau melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Sikap PKS ini, menurut Hidayat, sama dengan sikap politik Partai Demokrat dan PPP yang mendukung pilkada melalui DPRD. Belakangan, Demokrat berubah haluan mendukung pilkada secara langsung. (Baca: Golkar Terbelah Hadapi Voting RUU Pilkada)
"Sikap kami tidak dibasiskan pada sikap Demokrat yang tiba-tiba saja berubah," kata Hidayat ketika ditemui Tempo di gedung DPR, Senin, 22 September 2014.
Menurut Hidayat, perubahan sikap Partai Demokrat ini merupakan pilihan politik partai itu. "Silakan rakyat memberikan penilaian. Tetapi yang jelas kami, Koalisi Merah Putih, tetap solid," katanya. (Baca: PKS: Pilkada oleh DPRD Usulan SBY)
Pada Kamis pekan lalu, Ketua Harian Partai Demokrat Sjarifuddin Hasan menggelar konferensi pers untuk menyatakan dukungan partainya terhadap mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Namun, ini bisa dilakukan jika sepuluh syarat terpenuhi.
Seperti diketahui, Komisi II DPR akan melakukan pengesahan tingkat I Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah pada 24 September 2014 mendatang. Sedangkan pada 25 September 2014, pengesahan akan dilakukan pada tingkat II atau melalui Sidang Paripurna DPR. (Baca: Strategi Gerindra Loloskan RUU Pilkada Lewat DPRD)
Hidayat mengatakan Fraksi PKS telah menerima aspirasi dari berbagai lapisan masyarakat, seperti organisasi-organisasi massa Islam yang mendukung agar pilkada dilakukan oleh wakil rakyat.
"Organisasi-organisasi Islam mengatakan kepada kami bahwa pilkada secara langsung telah menyebabkan gesekan sosial di tingkat akar rumput sangat tajam."
Ketika ditanya soal kemungkinan ada partai dari Koalisi Merah Putih yang bakal merapat ke kubu PDI Perjuangan, Hidayat menampiknya.
"Kalau Jokowi meyakini 80 persen PAN dan PPP akan bergeser atau bahkan meloncat atau merapat ke Jokowi, termasuk tentang RUU Pilkada. Maka kami yakin 100 persen bahwa PAN dan PPP tetap komitmen dalam Koalisi Merah Putih, termasuk dalam RUU tentang pilkada."
KUA Jadi Tempat Nikah bagi Semua Agama, Siapa Saja Tokoh yang Mendukung dan Menolak?
56 hari lalu
KUA Jadi Tempat Nikah bagi Semua Agama, Siapa Saja Tokoh yang Mendukung dan Menolak?
Wacana Menteri Agama yang akan merubah KUA sebagai tempat nikah bagi semua agama menuai beberapa pendapat yang mendukung dan menolaknya dari berbagai tokoh.
