Alinasi mahasiswa pro demokrasi duduk disamping keranda saat melakukan aksi unjuk rasa menolak RUU Pilkada di Gedung DPRD Sulsel, Makassar, 16 September 2014. Mereka menolak RUU Pilkada karena dianggap mengebiri kedaulatan rakyat dan menghapus hak konstitusional rakyat Indonesia. TEMPO/Asrul Firga Utama
TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Partai Golkar bakal digembosi oleh anggotanya dalam pengambilan keputusan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah pada Kamis mendatang. Jumlah yang menyeberang diperkirakan jauh lebih banyak dibandingkan analisis fraksi, yaitu sebanyak 14 orang.
"Silent majority di Fraksi Golkar itu banyak," kata anggota Fraksi Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita dalam acara "Poros Muda Golkar" di Jakarta, Senin, 22 September 2014. Dia yakin sebagian besar anggota fraksi akan bersikap mendukung pemilihan kepala daerah secara langsung. (Baca: PKS: Pilkada oleh DPRD Usulan SBY)
Dia mengatakan Poros Muda mendukung pemilihan kepala daerah secara langsung. Agus beralasan pemilihan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah akan merampas hak masyarakat. Menurut dia, rakyat seharusnya tetap diberikan ruang untuk menentukan arah kebijakan daerahnya. "Salah satunya melalui pemilihan kepala daerah," kata Agus.
Menurut Agus, wajar saja fraksi sudah memetakan mana saja anggotanya yang berpotensi membelot. Namun dia mengingatkan bahwa Poros Muda juga memiliki peta sendiri mengenai anggota fraksi yang bakal mendukung pemilihan secara langsung. (Baca: Gerindra Optimistis RUUPilkada oleh DPRD Lolos)
Politikus Golkar Yorrys Raweyai mengatakan pemilihan kepala daerah melalui DPRD hanya menunjukkan hegemoni elite partai untuk kepentingan mereka. Dia menilai ada berbagai keputusan partai yang diambil tanpa memperhatikan aspirasi masyarakat.
