Jokowi-Jusuf Kalla, beri keterangan pers usai pertemuan tertutup, di Kantor Transisi Jokowi-JK, Jakarta, 15 September 2014. Jokowi umumkan susunan kabinetnya akan terdiri dari 34 kementerian yang akan diisi oleh 18 kalangan profesional dan 16 kalangan profesional partai politik. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO,Jakarta - Wakil Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Eko Prasojo mengatakan rencana perombakan kabinet yang dilontarkan Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla memerlukan kajian yang menyeluruh. Alasannya, menurut dia, ada banyak dampak yang ditimbulkan oleh perubahan tersebut.
"Orang yang melakukan restrukturisasi itu ibarat orang yang sedang memperbaiki pesawat yang sedang terbang. Pesawat harus tetap terbang, namun perbaikan juga harus dilakukan bersamaan," katanya, Sabtu, 20 September 2014.
Perubahan ini, kata dia, mempengaruhi masalah anggaran, keuangan, dan pegawai. Dia menjelaskan, pemerintah harus merombak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta indikator kinerja kementerian atau lembaga. Yang paling sulit adalah mengatasi masalah kepegawaian.
Dia mencontohkan, saat Presiden Gus Dur menghapus Departemen Sosial dan Departemen Penerangan sebulan setelah menjabat, masalah di kedua departemen itu tak selesai dalam tiga tahun. Soalnya, pemerintah harus memikirkan para pegawai negeri sipil di kedua lembaga tersebut. "Mau dilempar kemana PNS kita?" katanya.
Pemerintah, kata dia, memiliki empat pilihan perihal para pegawai tersebut. Yakni, mereka dipindah ke kementerian atau lembaga lain, dimutasi ke daerah, dirumahkan sementara, atau dipurnatugaskan.
Untuk yang pilihan terakhir, negara harus mengeluarkan banyak uang. "Negara harus membayar dana pensiun dan purnabaktinya jika harus memberhentikan. Uang juga tak cukup," ujarnya. Karena itu, ia menyarankan agar perombakan itu dilakukan secara perlahan dan pemerintah melakukan peninjauan ulang internal.
