TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto mengaku sudah mengirim surat ke Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu terkait pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. KPK, kata dia, meminta agar anggota DPR yang menjadi tersangka, terdakwa, dan terpidana tidak dilantik pada 1 Oktober mendatang.
"Mereka di awal jabatannya akan disumpah. Dalam klausul sumpah berjanji tidak melanggar hukum dan perundangan. Hal itu berarti, para tersangka akan melanggar sumpahnya sendiri," kata Bambang melalui pesan singkat, Ahad, 21 September 2014. Menurut dia, pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dipastikan akan menjadi terdakwa. (Baca: Sutan Bhatoegana Dicecar KPK Terkait JeroWacik)
KPK, ujar Bambang, juga ingin melindungi citra dan kewibawaan parlemen. "Jangan sampai tidak dipercaya karena melantik tersangka," kata dia. Bambang mengatakan pihaknya sudah megemukakan beberapa alasan lain agar PU dan Bawaslu tidak melantik anggota DPR periode 2014-2019 yang tersangkut kasus rasuah melalui surat itu. (Baca: Rambut Disasak, Istri Jero Penuhi Panggilan KPK)
Jero Wacik menjadi salah satu anggota DPR terpilih periode 2014-2019 yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 3 September lalu. Anggota DPR dari daerah pemilihan Bali itu diduga melakukan tindak pidana korupsi terkait pengadaan proyek di Kementerian Energi pada 2011-2013 yang berpotensi merugikan negara Rp 9,9 miliar. Sekretaris majelis tinggi Partai Demokrat itu juga dijerat dengan pasal pemerasan berupa permintaan dana operasional yang lebih besar dari biasanya.
Selain Jero, ada Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Idham Samawi dan Herdian Koosnadi. Idham menjadi tersangka kasus dugaaan korupsi dana bantuan untuk klub sepakbola Persiba Bantul yang ditangani Kejaksaan Tinggi Yogyakarta. Herdian terseret kasus dugaan korupsi proyek puskesmas di Dinas Kesehatan Tangerang Selatan yang ditangani Kejaksaan Agung. (Baca: KPK Periksa Djoko Suyanto di Kasus JeroWacik)
