Seorang Mahasiswa sedang melakukan segel dengan stiker bertuliskan "Busway Korupsi Ayo Usut Jokowi " di bus Trans Jakarta yang melintasi Kawasan Hotel Indonesia, Jakarta (01/04). TEMPO/Amston Probel
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Kota Tangerang menyoroti rencana pembangunan elevated busway yang akan digulirkan Pemprov DKI. Elevated busway ini hanya mencapai wilayah perbatasan.
Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah mengatakan hal itu hanya akan memindahkan persoalan kemacetan dari DKI ke Tangerang. (Baca: Dapat Rp 100 M dari DKI, Tangerang Siap Kerja Sama.) Menurut Arief, pihaknya telah menyampaikan kepada Pemprov DKI Jakarta agar dilakukan pertemuan sehingga terwujud sinergitas antarwilayah di Jabodetabek. (Baca: DKI dan KAI Bahas Izin Proyek Kereta Bandara)
Dengan demikian, Arief melanjutkan, pemecahan persoalan kemacetan, banjir, dan masalah perkotaan lain bisa berkesinambungan. "Artinya, tidak ada lagi ego sektoral kewilayahan."
Pada pertemuan itu, Ahok bahkan mengatakan tidak ada lagi kota penyangga. "Mana ada yang kecil nolong yang gede, yang ada yang gede harus nolong yang kecil," kata Arief menirukan Ahok. (Baca: Bahas Jakarta, Ahok Jamu Airin Makan Malam)
Ahok menyampaikan bahwa konsep Jakarta sebagai kota megapolitan bukan berarti Jakarta berhak mengatur wilayah yang ada di sekitarnya. DKI Jakarta bahkan juga harus bertanggung jawab terhadap wilayah yang ada di sekitarnya.
Terkait dengan rencana bantuan sekitar Rp 100 miliar dari DKI Jakarta pada tahun depan, Arief mengatakan baru kali ini Pemkot Tangerang mendapatkan bantuan sebesar itu dari Pemprov DKI.
Meski begitu, dari sisi kebutuhan penanganan banjir dan kemacetan jumlah itu masih sangat kurang. Misalnya, penanganan kemacetan di Ciledug yang menghubungkan Tangerang dan DKI Jakarta membutuhkan dana yang sangat besar.
"Belum lagi penanganan banjir Kali Mookervart dan kemacetan di Daan Mogot," kata Arief. Maka, kalau mendapat bantuan, dana Rp 100 miliar akan digunakan untuk normalisasi Kali Mookervart.
