Lecehkan Karyawati, Kapolsek di Mojokerto Bebas

Reporter

Sabtu, 20 September 2014 19:51 WIB

TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

TEMPO.CO, Mojokerto--Kepala Kepolisian Sektor Gondang, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Ajun Komisaris Shodik Abdul Fatah tidak dijatuhi sanksi disiplin dalam kasus dugaan pelecehan yang dilakukannya kepada seorang karyawati Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Desa Pugeran berinisial LK, 26 tahun.

"Tidak ada (sanksi) karena tidak terbukti," kata Kepala Kepolisian Resor Mojokerto Ajun Komisaris Besar Muji Ediyanto, Sabtu malam, 20 September 2014. Muji mengklaim kasus ini tidak cukup bukti, apalagi LK yang mencabut laporan.

"Kami tidak menemukan alat bukti yang cukup dan LK sudah menarik laporannya sehingga masalah ini dianggap selesai," kata Muji. Meski begitu, sebagai atasan, ia langsung mengingatkan Shodik. "Kami evaluasi dan lakukan pembinaan agar ke depan tidak terjadi lagi." (Baca berita sebelumnya: Kapolsek di Mojokerto Diduga Lecehkan Petugas SPBU)


Bos pengelola SPBU tempat korban bekerja, Edi Yusef, mengatakan dugaan pelecehan oleh Kapolsek Gondang sebenarnya cukup kuat. "Ada empat staf saya yang menyaksikan," kata pengusaha yang juga advokat ini. Edi mendampingi korban untuk melaporkan kasus ini ke Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam) Kepolisian Resor Mojokerto.

Peristiwa itu terjadi saat korban dan pegawai lainnya istirahat di dalam kantor. Korban mengaku dipegang tangannya lalu akan dicium, namun langsung menutupi wajahnya dan teriak. Peristiwa 18 Juli 2014 lalu itu baru dilaporkan sebulan kemudian, 19 Agustus 2014.


Edi mengatakan perbuatan Shodik tidak pantas karena ia aparat penegak hukum. "Bercanda tapi berlebihan," katanya. Sebagai kapolsek, Shodik cukup sering mampir di SPBU setempat untuk sekedar ngobrol dengan pegawai SPBU.

Meski sudah dilaporkan, menurut Edi, tidak ada tindak lanjut penyelidikan. Hingga akhirnya 17 September 2014 ia menanyakan ke Propam. Propam mengklaim kasus ini sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Padahal belum ada upaya mediasi maupun pencabutan laporan dari kuasa hukum korban. (Baca juga: Kasus Briptu Rani, Mabes Polri: Pelecehan itu Tabu)






ISHOMUDDIN



Terpopuler


Advertising
Advertising

Berita terkait

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

12 jam lalu

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

Bos Polus Tech mengakui kesulitan untuk mengawasi penggunaan alat sadap oleh pembeli.

Baca Selengkapnya

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

14 jam lalu

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.

Baca Selengkapnya

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

1 hari lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

1 hari lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

2 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

2 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

3 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

3 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

3 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya