TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Harkristuti Harkrisnowo mengatakan tidak akan memproses berkas kepengurusan baru Partai Persatuan Pembangunan, baik kubu Emron Pangkapi maupun Suryadharma Ali, apabila keduanya belum mencapai kesepakatan kepengurusan tunggal.
"Dokumen dari kedua kubu masih anteng-anteng saja," ujar Harkristuti kepada Tempo, Jumat, 19 September 2014.
Harkristuti mengakui, jika pihaknya mendapat desakan dari masing-masing kubu untuk segera memproses kepengurusan baru. Namun, tutur Harkristuti, pemerintah tetap tidak akan menggubris permintaan dari kubu Emron Pangkapi dan kubu Suryadharma jika internal partai belum bersepakat mengakhiri dualisme kepemimpinan.
"Jangan sampai nantinya pemerintah dianggap intervensi, memihak salah satu kubu," kata Harkristuti. (Baca: Minta Laporan, Mahkamah Partai Usahakan PPP Islah)
Harkristuti menuturkan pihaknya baru akan memproses jika kubu Emron dan Suryadharma telah mencapai kesepakatan kepengurusan tunggal.
"Jika kedua kubu sudah sepakat dengan satu kepengurusan, baru bisa kami proses. Itu sudah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Partai Politik," kata Harkristuti.
Sebelumnya, kubu Emron datang ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Senin, 15 September 2014, memohon pergantian kepengurusan partai perihal pelengseran Suryadharma sebagai ketua umum dan pengangkatan Emron Pangkapi sebagai ketua umum. (Baca: Djan Faridz: Mbah Mun Turun Tangan, PPP Islah)
Emron menggantikan Suryadharma, yang sebelumnya dipecat dari posisi ketua umum, saat rapat pimpinan harian di kantor DPP PPP, Jakarta Pusat, pada 9 September lalu. Tidak menerima keputusan itu, Suryadharma kemudian memecat 15 kader PPP yang dinilai terlibat dalam pemberhentiannya.
Tak mau kalah, kubu Suryadharma juga mengajukan permohonan kepengurusan. Namun, sampai saat ini, proses permohonan kepengurusan partai Ka'bah dari kedua kubu mandek karena belum bersepakat dengan satu kepengurusan tunggal.
DEVY ERNIS
TERPOPULER
Jokowi Kaget Biaya Perjalanan Pemerintah Rp 30 T
Demokrat Merapat, JK Siapkan Kursi di Kabinet
Pria Saudi Wajibkan iPhone 6 sebagai Mas Kawin
5 Hal Berubah jika Skotlandia Lepas dari Inggris
Berita terkait
Jawaban Puan Maharani soal Pertemuan dengan Prabowo Usai Lebaran: Insya Allah
27 hari lalu
Puan Maharani memberikan sinyal pertemuan dengan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus calon presiden terpilih Prabowo Subianto usai lebaran.
Baca SelengkapnyaWacana Pertemuan Prabowo dan Puan Maharani, Gerindra Maunya Sebelum Lebaran
27 hari lalu
Partai Gerindra berharap pertemuan Prabowo dan Puan bisa segera teralisasi.
Baca SelengkapnyaPPP Ajukan Gugatan PHPU ke MK: Sebut Hilang Suara di Sejumlah Dapil dan Keyakinan Sandiaga Uno
37 hari lalu
PPP resmi mendaftarkan PHPU ke MK. Berikut pernyataan Ketua DPP PPP Achmad Baidowi dan keyakinan Ketua Bappilu PPP Sandiaga Uno.
Baca SelengkapnyaAlasan PPP Belum Bersikap soal Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024
40 hari lalu
Partai Persatuan Pembangunan menyatakan masih fokus untuk mencermati perolehan suara yang ditengarai terdapat selisih hasil.
Baca SelengkapnyaPartai Persatuan Pembangunan Tidak Lolos Ambang Batas Parlemen
40 hari lalu
Partai Persatuan Pembangunan tidak lolos syarat ambang batas parlemen sebesar 4 persen. Mengapa bisa terjadi?
Baca SelengkapnyaPPP Sebut Hak Angket Pemilu Cuma Wacana di DPR
40 hari lalu
Ketua Fraksi PPP Amir Uksara mengatakan belum ada pergerakan untuk menggulirkan hak angket di DPR.
Baca SelengkapnyaPejuang PPP Dukung Prabowo, Ketua DPP: Kami Solid
30 Desember 2023
Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi atau Awiek menegaskan bahwa partainya solid.
Baca SelengkapnyaSandiaga Uno Sebut Kesamaan Visi dengan Ganjar Pranowo: Ciptakan 4,4 Juta Lapangan Kerja Baru
23 Juli 2023
Sandiaga Uno mengatakan memiliki visi yang sama dengan Ganjar Pranowo yaitu menciptakan 4,4 juta lapangan kerja baru.
Baca SelengkapnyaProfil Plt Ketum PPP Muhammad Mardiono dan Kontroversinya
6 Juni 2023
Muhammad Mardiono ditunjuk sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau PPP. Berikut profilnya.
Baca SelengkapnyaPemilu 2024: Inilah Profil Partai Persatuan Pembangunan
4 Juni 2023
Partai Persatuan Pembangunan atau PPP menjadi salah satu peserta pemilu 2024 dengan Nomor Urut 17. Berikut profilnya.
Baca Selengkapnya