Jokowi Pilih Menkeu Konservatif, tapi Ekspansif  

Reporter

Editor

Rini Kustiani

Jumat, 19 September 2014 07:41 WIB

Jokowi bicara kepada kepala tim transisi Rini MS Suwandi, usai bacakan susunan kabinetnya, di Kantor Transisi Jokowi-JK, Jakarta, 15 September 2014. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto mengatakan kriteria Menteri Keuangan kabinet presiden terpilih Jokowi, dilihat dari karakter dalam mengelola ruang fiskal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Karakter konservatif atau ekspansif dalam mengelola ruang fiskal di dalam ABPN menjadi acuan dalam memilih menteri keuangan," ujar Andi di kantor Tim Transisi, di Jakarta, Kamis, 18 September 2014. (Baca: Jadi Menteri Jokowi, Gerindra: Insya Allah Kami Tolak)

Andi mengatakan menteri keuangan akan memerlukan pendekatan konservatif atau ekspansif dalam mengelola APBN ke depan. "Kalau karakter konservatif biasanya berasal dari kalangan akademisi, sedangkan ekspansif berasal dari kalangan pengusaha," ujarnya. (Baca: Kalla: Tak Ada Jatah Menteri untuk Koalisi Merah Putih)

Andi mengatakan selain karakter mengelola ruang fiskal, kompetensi, dan integritas juga akan jadi penilaian Jokowi memilih menteri. "Selain karakter, tentu saja kompetensi, integritas menjadi penentu Pak Jokowi menentukan menteri keuangannya," ujarnya. (Baca: Perubahan Kementerian Butuh Dana Miliaran Rupiah)

Andi mengatakan kriteria tersebut sedang dibahas secara mendalam oleh Jokowi sebelum memutuskan kandidat yang akan mengisi menterinya. "Sudah mengerucut 200 nama dari profesional untuk posisi 18 pos kementerian yang sedang dibahas oleh Pak Jokowi sendiri," ujarnya. (Baca: Demokrat Merapat, JK Siapkan Kursi di Kabinet)

Sebelumnya, Jokowi mengatakan kabinetnya akan diisi oleh 18 orang dari kalangan profesional dan 16 dari profesional partai. "Kementerian yang diisi kalangan profesional seperti Menteri Keuangan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Kementerian Pertanian," kata Jokowi.

AMOS SIMANUNGKALIT

Topik terhangat:
Koalisi Jokowi-JK | Ahok dan Gerindra | Pilkada oleh DPRD | IIMS 2014

Berita terpopuler lainnya:
Nikah Beda Agama, Ini Kata Menteri Agama
Mobil Jakarta Dilarang ke Bogor, Ahok Temui Bima
Jokowi Disebut Ingkar Janji, Ini Pembelaan Ruhut
Risma: Menteri Apa? Menteri Urusan Lokalisasi?

Berita terkait

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

3 jam lalu

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

Djarot mengatakan Jokowi dan Ma'ruf tidak diundang ke Rakernas PDIP lantaran keduanya sedang sibuk dan menyibukkan diri.

Baca Selengkapnya

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

3 jam lalu

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

Menteri Airlangga mengatakan ada beberapa poin dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang direvisi oleh Peresiden Jokowi. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

4 jam lalu

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan empat pengertian dari KRIS yang masih dibahas bersama dengan DPR dan lembaga terkait.

Baca Selengkapnya

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

4 jam lalu

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

Ali Ngabalin mengatakan Presiden Jokowi disibukkan dengan seabrek jadwal.

Baca Selengkapnya

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

11 jam lalu

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

12 jam lalu

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.

Baca Selengkapnya

Jokowi Revisi Aturan tentang Pengetatan Impor, Begini Penjelasan Airlangga

13 jam lalu

Jokowi Revisi Aturan tentang Pengetatan Impor, Begini Penjelasan Airlangga

Presiden Joko Widodo telah merevisi aturan Kementerian Perdagangan tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor menjadi Permendag baru Nomor 8 Tahun 2024.

Baca Selengkapnya

Istana Klaim Jokowi Hormati Masukan Masyarakat dalam Pembentukan Pansel KPK

14 jam lalu

Istana Klaim Jokowi Hormati Masukan Masyarakat dalam Pembentukan Pansel KPK

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, nama-nama bakal calon pansel KPK masih dalam proses penggodokan.

Baca Selengkapnya

Aturan Baru KRIS, DJSN: Iuran BPJS Kesehatan Tidak Akan Sama, yang Kaya Tetap Bantu yang Miskin

14 jam lalu

Aturan Baru KRIS, DJSN: Iuran BPJS Kesehatan Tidak Akan Sama, yang Kaya Tetap Bantu yang Miskin

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Agus Suprapto menyatakan pihaknya masih membahas soal besaran iuran untuk peserta BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya

Ngabalin Tak Terima PDIP Sebut Jokowi Menyibukkan Diri: Jangan Gitu Ngomongnya

14 jam lalu

Ngabalin Tak Terima PDIP Sebut Jokowi Menyibukkan Diri: Jangan Gitu Ngomongnya

Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Ngabalin keberatan jika Jokowi disebut menyibukkan diri oleh PDIP.

Baca Selengkapnya