Akbar Faizal: Menteri Profesional Harus Berani

Reporter

Editor

Budi Riza

Rabu, 17 September 2014 07:11 WIB

Jokowi dan Jusuf Kalla. ANTARA/Muhammad Adimaja

TEMPO.CO, Jakarta - Akbar Faizal, Deputi Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla, mengatakan kriteria utama calon menteri dari kalangan profesional ada tiga macam, yakni berani, bersih, dan memiliki kompetensi.

"Kriteria itu wajib dimiliki karena kabinet ke depan akan menghadapi demikian banyak tantangan," kata Akbar saat dihubungi, Selasa, 16 September 2014.

Akbar merupakan Deputi Bidang Infrastruktur, Perumahan Rakyat, dan Transportasi Publik dari tim transisi bentukan presiden terpilih Joko Widodo. Akbar mengatakan keberanian menjadi poin pertama lantaran mereka harus bisa mengambil sikap dan menghadapi risiko di tengah tantangan saat menjalankan pemerintahan. (Baca: PAN Enggan Ditawari Posisi Menteri Jokowi)

Untuk itu mereka harus lolos kriteria bersih dari rekam jejak yang buruk serta kasus-kasus hukum. "Karena pemerintahan ke depan tak punya waktu bernegosiasi dengan persoalan yang tak berhubungan dengan rakyat," kata Akbar.

Presiden terpilih Joko Widodo dan wakil presiden terpilih Jusuf Kalla mengumumkan stuktur kabinet pemerintahannya pada Senin lalu. Jokowi mengatakan akan mempertahankan jumlah 34 kementerian seperti pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Posisi menteri diisi dari 18 profesional non-partai. Sisanya, 16 menteri dari kalangan partai."

Salah satu kabar soal calon menteri dari kalangan profesional adalah Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Ignatius Jonan, Duta Besar Indonesia untuk Belgia Arif Hafaz, Menteri Keuangan Chatib Basri dan wakilnya Bambang Brodjonegoro. Selain itu, ada nama pengusaha Rini Soemarno dan Betti Alisjahbana serta Rektor Universitas Paramadina Anis Baswedan. (Baca: Soal Kabinet, Budiman: Megawati Tidak Atur Jokowi)

Namun, Akbar menolak mengomentari kabar itu. Akbar beralasan identitas calon menteri ada di tangan Jokowi. Tim transisi, kata politikus dari Partai Hati Nurani Rakyat ini, hanya menyarankan kriteria yang harus dimiliki oleh calon-calon menteri. Dengan demikian pilihan Jokowi, Akbar melanjutkan, akan menghasilkan kabinet yang paripurna. "Berisi menteri yang sudah selesai dengan dirinya sendiri," ucap Akbar.

Pengamat kebijakan publik Sonny Harry Harmadi mengatakan Jokowi harus memegang teguh komitmen calon menteri sebagai perpanjangan tangannya ke masyarakat. Mulai dari janjinya mengubah birokrasi secara mendasar dan transparan, kemudian mempunyai target yang harus dicapainya dalam jangka pendek, menengah, hingga panjang. "Sehingga mereka mengerti masalah dan mengerti pula solusinya," kata dia. (Baca: LIPI Tagih Janji Jokowi-JK Naikkan Dana Riset)

Menurut Sony, yang merupakan pengamat dari Universitas Indonesia, Jokowi juga harus peka terhadap persoalan dalam kabinet Presiden Yudhoyono. Menteri-menteri yang berasal dari kalangan partai politik banyak terlibat kasus korupsi.

Oleh sebab itu, perlu ada strategi khusus untuk mencegah persoalan serupa. Ia sepakat dengan keinginan Jokowi agar kalangan partai politik tidak menjabat dalam kepengurusan partai. "Kepentingan partai jangan sampai mempengaruhinya," katanya.

TRI SUHARMAN

Berita Terpopuler