Warga melihat aliran lumpur Lapindo dari badan tanggul lumpur yang jebol di Titik 68, desa Kedungbendo, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, 10 September 2014. TEMPO/Fully Syafi
TEMPO.CO, Sidoarjo - Korban semburan lumpur Lapindo yang ingin mengadukan macetnya pembayaran ganti rugi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya gigit jari. Mereka tidak diajak oleh Dewan Pengarah Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) yang akan berangkat ke Jakarta.
"Ternyata kami tidak diajak," kata Djuwito, perwakilan korban lumpur di dalam peta area terdampak, Selasa, 16 September 2014. (Baca berita terkait: Bupati dan Korban Lapindo Kecewa pada Menteri PU)
Semula, Djuwito dan kawan-kawan berkeras ingin ikut ke Jakarta agar bisa menyampaikan unek-uneknya secara langsung kepada SBY. Meski dua kali rencana keberangkatan itu ditunda, yaitu pada Senin, 8 September, dan Selasa, 9 September lalu, titik terang sempat muncul ketika ada kepastian akan berangkat pada Rabu, 17 September 2014. Namun Dewan Pengarah BPLS ternyata tidak mengajak mereka.
Menurut Djuwito, Dewan Pengarah hanya akan mengajak pengacara korban lumpur, Mursyid. Dewan Pengarah terpaksa tidak mengajak korban lumpur karena merasa kasihan. Sebab, apabila mereka ikut ke Jakarta, biaya yang dikeluarkan makin mahal. "Dewan Pengarah kasihan kalau kami harus keluar uang untuk beli tiket lagi," tuturnya. (Baca: Korban Lapindo Minta Uang Tiket Pesawat Diganti)
Karena tidak diajak, Djuwito hanya bisa memasrahkan nasibnya kepada pengacara dan Dewan Pengarah. Djuwito berharap penderitaan korban lumpur selama delapan tahun ini disampaikan dengan benar kepada SBY. "Kami percaya mereka."
Namun Bupati Sidoarjo Saiful Ilah, yang menjadi salah satu anggota Dewan Pengarah, sampai saat ini justru belum pulang dari kunjungan kerja ke Tiongkok. Djuwito tidak tahu apakah rencana ke Jakarta itu akan ditunda lagi. "Pak Bupati masih di luar negeri," ujar salah satu staf yang enggan disebut namanya. (Baca juga: Warga Korban Lapindo Tunggu Kepastian ke Jakarta)
