Pesan Ketua Komisi XI untuk Anggota BPK Terpilih  

Reporter

Selasa, 16 September 2014 06:08 WIB

Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Aziz. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi XI Olly Dondokambey berpesan agar Badan Pemeriksa Keuangan ke depan dapat obyektif dalam melakukan proses pemeriksaan keuangan negara. "BPK menjadi tolak ukur dari proses pemberantasan korupsi. Dengan audit yang obyektif, penggunaan keuangan negara menjadi efisien," ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Senin, 15 September 2014. (Baca: Jadi Anggota BPK, Harry Azhar Mundur dari Golkar.)

Olly mengatakan audit BPK juga dapat meningkatkan pembangunan negara. "Audit yang obyektif dapat meningkatkan pembangunan juga," ujarnya.

Menurut dia, tugas BPK ke depan cukup berat karena harus mengaudit penggunaan dana desa yang akan digelontorkan mulai 2015. "Sistem audit yang baik juga dibutuhkan untuk memeriksa keuangan 73 ribu ribu desa di Indonesia," katanya.

Sebelumnya, Komisi XI DPR RI telah menetapkan lima anggota Badan Pemeriksa Keuangan periode 2014-2019. Dari 61 calon yang mengikuti uji kelayakan, Moermahdi Soerja Djanegara yang sebelumnya menjabat sebagai anggota BPK periode 2009-2014 terpilih kembali untuk lima tahun ke depan. Dia mendapat perolehan suara terbanyak, yaitu 32 suara. (Baca: Siapa Calon Kuat Anggota BPK?)

Politikus Partai Golkar yang juga menjabat anggota Komisi XI, Harry Azhar Aziz, menempati posisi kedua dengan 31 suara. Diikuti Ketua BPK Rizal Djalil dan politikus Partai Demokrat, Achsanul Qosasi, yang sama-sama mengantongi 30 suara. Adapun Eddy Mulyadi yang menjadi auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan terpilih terakhir setelah melalui proses voting dua kali.

AMOS SIMANUNGKALIT

Terpopuler

SBY Bingung Disalahkan Soal RUU Pilkada

Koalisi Merah Putih Jalani Strategi Bumi Hangus

SBY: Partai Demokrat Bukan Koalisi Merah Putih

Jejak 4 WNA Turkistan di Poso Terlacak

BPK

Berita terkait

Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong

2 hari lalu

Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong

Manajemen BRIN angkat bicara soal adanya perintah pengosongan rumah dinas di Puspitek, Serpong, Tangerang Selatan.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

37 hari lalu

Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

Program rice cooker gratis merupakan proyek hibah untuk rumah tangga yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

40 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

Berita terpopuler ekonomi bisnis sepanjang Jumat, 22 Maret 2024 yakni maksud PUPR sebut pembangunan IKN gerudukan dan was-was diperiksa BPK.

Baca Selengkapnya

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

40 hari lalu

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

KPU menyatakan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) unggul dalam Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

40 hari lalu

BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

Pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang dilakukan besar-besaran dan berkejaran dengan waktu,

Baca Selengkapnya

Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

40 hari lalu

Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

Direktur Bina Penataan Bangunan Kementerian PUPR Cakra Nagara mengatakan pembangunan IKN dilakukan gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.

Baca Selengkapnya

Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

41 hari lalu

Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

Kementerian PUPR mengaku was-was dengan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) soal pembangungan Ibu Kota Nusantara atau IKN.

Baca Selengkapnya

PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

41 hari lalu

PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

Direktur Bina Penataan Bangunan, PUPR, mengatakan pembangunan IKN dilakukan secara gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.

Baca Selengkapnya

Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor

41 hari lalu

Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor

KPK telah melimpahkan berkas perkara tiga pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Papua Barat selaku penerima suap

Baca Selengkapnya

Menteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?

45 hari lalu

Menteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?

Menkeu Sri Mulyani menyerahkan laporan dugaan tindak pidana korupsi senilai Rp 2,5 triliun terkait penggunaan dana pada LPEI ke Jaksa Agung.

Baca Selengkapnya