TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Imam Prasodjo, mengatakan pihaknya bekerja sama dengan lembaga independen dari Universitas Indonesia untuk membantu pelaksaan tahap penilaian profil. "Kami dibantu Fenomena, sebuah lembaga dari UI," kata Imam saat ditemui di gedung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Senin, 15 September 2014.
Imam mengatakan pada tahap seleksi penilaian profil, sebelas kandidat yang lolos dalam seleksi makalah akan mengikuti tes psikologi yang akan diberikan oleh Fenomena. Imam mengatakan tes psikologi ini berupa tes kepribadian, kepemimpinan, dan masalah psikologis. "Akan terlihat bagaimana kapasitas kepemimpinan kandidat," kata Imam. (Baca: Busyro dan Jurnalis Tempo Lolos Tes Makalah KPK)
Seleksi penilaian profil ini akan berlangsung selama dua hari, yakni 18 September-19 September 2014, di gedung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Imam mengatakan sebelas kandidat calon pimpinan KPK ini nantinya akan ditelusuri rekam jejaknya. Semua tanggapan dan informasi dari masyarakat yang masuk ke pansel KPK akan dicek kembali sebagai bahan pertimbangan. "Kami juga proaktif menghubungi siapa saja teman-teman kandidat ini untuk memverifikasi kebenaran data yang diterima," kata Imam. (Baca: 11 Calon Pimpinan KPK Akan Ikuti Penilaian Profil)
Tanggapan dan informasi masyarakat tentang integritas, kapasitas, kepemimpinan, dan independensi calon yang memenuhi syarat administratif dapat disampaikan kepada pansel paling lambat 4 Oktober 2014 ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jalan H.R. Rasuna Said Kav 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan.
Pansel telah mengumumkan kandidat yang lolos tes penulisan makalah melalui situs Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, www.kemenhumham.go.id, pada Ahad, 14 September 2014. Dari 59 kandidat, hanya 11 yang lolos.
Pansel membuka pendaftaran calon pimpinan KPK untuk menggantikan Busyro Muqoddas yang pensiun pada Desember 2014. Hingga pendaftaran ditutup, panitia menerima 104 peserta, termasuk Busyro. Seusai seleksi administrasi, tersaring 64 nama calon yang berhak ikut seleksi penulisan makalah. Namun lima orang tidak datang dan dianggap gugur.
DEVY ERNIS
Terpopuler:
Ahok Minta Lulung Diam, tapi Ada Syaratnya
SBY Bingung Disalahkan Soal RUU Pilkada
Suryadharma: Ketua PPP Mendatang Harus ke Prabowo
Pilkada Langsung Boros? Ini Bantahannya
Menelisik Pengurusan Pelat Nomor Cantik Mobil Mewah
Berita terkait
KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
1 jam lalu
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca SelengkapnyaKPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya
1 jam lalu
Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli
Baca SelengkapnyaKonflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi
3 jam lalu
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho
Baca SelengkapnyaKPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej
4 jam lalu
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej
Baca SelengkapnyaPeriksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD
6 jam lalu
KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo
Baca SelengkapnyaBelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri
13 jam lalu
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.
Baca SelengkapnyaKPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej
14 jam lalu
KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.
Baca SelengkapnyaKPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi
14 jam lalu
Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.
Baca SelengkapnyaPenggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti
19 jam lalu
Sebelum penggeledahan ini, KPK mencegah Sekjen DPR RI Indra Iskandar dan enam orang lainnya bepergian ke luar negeri.
Baca SelengkapnyaBeredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK
19 jam lalu
Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.
Baca Selengkapnya