M. Romahurmuziy dan Emron Pangkapi. ANTARA/Wahyu Putro A
TEMPO.CO, Jakarta - Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Harkristuti Harkrisnowo mengatakan pihaknya masih menunggu kelengkapan administrasi kubu Emron Pangkapi cs terkait dengan permohon perubahan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan.
"Kami masih menunggu kelengkapan dokumen akta notaris," kata Harkristuti saat ditemui di gedung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Senin, 15 September 2014.
Harkristuti mengatakan persyaratan tersebut sesuai dengan undang-undang partai politik Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 3 dan 5 yang menyatakan proses dokumen administrasi kepengurusan partai harus melalui akta notaris. (Baca: PPP Tetap di Koalisi Merah Putih)
Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PPP Romahurmuziy mengatakan akan segera melengkapi persyaratan administrasi yang belum lengkap. "Akan segera kami lengkapi," kata dia.
Romahurmuziy mengajukan permohonan perubahan susunan partai ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perihal pelengseran Suryadharma Ali sebagai ketua umum dan pengangkatan Emron Pangkapi sebagai ketua umum partai berlambang Kabah tersebut.
Emron menggantikan Suryadharma Ali yang sebelumnya dipecat dari posisi ketua umum, saat rapat pimpinan harian di kantor DPP PPP, Jakarta Pusat, pada 9 September lalu. Tidak menerima keputusan itu, Suryadharma kemudian memecat 15 kader PPP yang dinilai terlibat dalam pemberhentiannya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PPPP Lukman Hakim Saifuddin menilai pemecatan Suryadharma Ali dari jabatannya sebagai ketua umum sudah sesuai aturan Anggaran Dasar/Rumah Tangga partai.
"Sudah sesuai acuan AD/ART partai," kata Lukman. Lukman mengatakan langkah tersebut diambil untuk kepentingan kehormatan partai. (Baca: Rapimnas PPP Dukung Pemecatan Suryadharma Ali)
Harkristuti mengatakan jika kubu Suryadharma Ali juga memohon adanya perubahan kepengurusan partai, maka yang akan menjadi acuan untuk merumuskan adalah AD/RT partai. "Kami akan memeriksa lagi AD/RT PPP," kata Harkristuti.
Adapun Harkristuti belum bisa memastikan kapan proses perubahan kepengurusan ini dapat selesai. Dia mengatakan pihaknya baru bisa memproses permintaan kubu Emron cs jika telah melengkapi semua persyaratan administrasi.
"Semua tergantung Pak Romi kapan menyerahkan berkas kekurangannya, kami hanya menunggu," kata dia.
Ahad kemarin, pengurus PPP di bawah pimpinan pelaksana tugas Emron Pangkapi menggelar rapat pimpinan nasional III di Hotel Aryaduta. Rapat dihadiri 29 pengurus DPW dan 35 dari 54 pengurus pusat.
Selain konsolidasi kepengurusan baru, rapimnas juga menyiapkan pelaksanaan mukernas yang akan digelar 23-24 September nanti. Sedangkan muktamar akan dilakukan awal 2015 nanti. DEVY ERNIS
