TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi ramai-ramai dikritik sejumlah sivitas akademika dan guru besar dari berbagai universitas di Indonesia menjelang Pemilu 2024. Kritik itu datang antara lain dari kalangan akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Islam Indonesia (UII), hingga Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (UI).
Berikut sejumlah kritik dari kalangan akademisi berbagai perguruan tinggi di Indonesia kepada Jokowi termasuk dari almamaternya, UGM.
Sejumlah civitas akademika dan guru besar dari berbagai fakultas UGM membacakan Petisi Bulaksumur menyesalkan berbagai penyimpangan pemerintahan Jokowi, di Balairung UGM, Yogyakarta, Rab, 31 Januari 2024. EIBEN HEIZER/TEMPO
1. Sivitas akademika UGM
Kritik dari kalangan akademisi untuk Jokowi bermula oleh sivitas akademika UGM pada Rabu, 31 Januari 2024 lalu. Mereka, terdiri dari sejumlah guru besar, dosen, dan mahasiswa membuat Petisi Bulaksumur untuk mengingatkan Kepala Negara. Kritik diberikan lantaran Jokowi dinilai menyimpang dari jalur demokrasi.
“Saya bangga UGM mampu menguasai negeri ini, karena hampir semua calonnya (capres dan cawapres) dari UGM. Hingga ada sebuah peristiwa yang membuat semuanya berbalik arah sehingga kami hari ini harus menyampaikan petisi ini sebagai peringatan,” kata Guru Besar Psikologi UGM Koentjoro sebelum membacakan petisi.
Lewat Petisi Bulaksumur, sivitas akademika UGM meminta dan menuntut Jokowi, aparat penegak hukum, semua pejabat negara, dan aktor politik yang berada di belakang presiden untuk segera kembali pada koridor demokrasi serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial. Mereka juga mendesak DPR dan MPR mengambil sikap dan langkah nyata menyikapi gejolak politik dalam Pemilu 2024.
“Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada,” kata Koentjoro membacakan isi Petisi Bulaksumur di Balairung UGM, Yogyakarta tersebut.
Beberapa dosen UII melakukan orasi usai pembacaan pernyataan sikap sivitas akademika UII atas pemerintahan Jokowi di halaman Auditorium Kahar Muzakir di Kampus Terpadu UII, Sleman, DIY, Kamis, 1 Februari 2024. TEMPO/ Pito Agustin Rudiana
2. Sivitas akademika UII
Sehari setelah UGM, sivitas akademika UII juga menyampaikan kritik pada Jokowi. Mereka berkumpul di halaman Auditorium Kahar Muzakkir di Kampus Terpadu UII, Sleman, Yogyakarta, pada Kamis, 1 Februari 2024. Pernyataan sikap Indonesia Darurat Kenegarawanan tersebut dipimpin langsung oleh Rektor UII, Prof. Fathul Wahid.
“Ada gejala sikap kenegarawanan Presiden Jokowi pudar,” kata Fathul didampingi para guru besar, dosen, mahasiswa dan alumni UII.
Menurut pernyataan sikap mereka, setidaknya ada empat indikator gejala yang menjadi bukti Indonesia sedang mengalami darurat kenegarawanan yang bisa berujung pada ambruknya sistem hukum dan demokrasi. Keempat indikator tersebut yaitu:
Pertama, pencalonan anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang didasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Pengambilan putusannya sarat intervensi politik. Bahkan dinyatakan terbukti melanggar etika dan menyebabkan Hakim MK Anwar Usman diberhentikan sebagai Ketua MK.
Kedua, diperjelas dengan pernyataan ketidaknetralan institusi kepresidenan oleh Jokowi dengan membolehkan Presiden berkampanye dan berpihak. Ketiga, distribusi bantuan sosial melalui pembagian beras dan bantuan langsung tunai (BLT) oleh Presiden. Lantaran ditengarai sarat nuansa politik praktis yang diarahkan pada personalisasi penguatan dukungan terhadap pasangan capres cawapres tertentu.
“Keempat, mobilisasi aparatur negara untuk kepentingan dukungan terhadap pasangan calon tertentu adalah tindakan melanggar hukum sekaligus melanggar konstitusi,” bunyi pernyataan sikap tersebut.
Ketua Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (UI) Harkristuti Harkrisnowo (tengah) menyampaikan Deklarasi Kebangsaan Kampus Perjuangan di Gedung Rektorat Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Jumat, 2 Februari 2024. Deklarasi tersebut sebagai bentuk prihatin atas hancurnya tatanan hukum, dan demokrasi, khususnya peristiwa politik Pemilu 2024 yang dilakukan tanpa martabat dan keadaban publik. TEMPO/M Taufan Rengganis
3. Sivitas akademika UI
Sivitas akademika Universitas Indonesia atau UI juga menyampaikan keresahan dan prihatin terhadap hancurnya tatanan hukum dan demokrasi menjelang pemilu 2024. Hal itu mereka sampaikan di pelataran Gedung Rektorat UI, Depok, Jumat, 2 Januari 2024. Persamuhan pernyataan sikap mengkritik Jokowi itu dipimpin oleh Ketua Dewan Guru Besar UI Harkristuti Harkrisnowo.
Prof. Tuti, sapaan Harkristuti Harkrisnowo, mengatakan lima tahun terakhir, utamanya menjelang pemilu 2024, pihaknya kembali terpanggil untuk menabuh genderang, membangkitkan asa dan memulihkan demokrasi negeri yang terkoyak. Menurutnya, sivitas akademika UI prihatin atas hancurnya tatanan hukum dan demokrasi.
“Negeri kami nampak kehilangan kemudi akibat kecurangan dalam perebutan kuasa, nihil etika, menggerus keluhuran budaya serta kesejatian bangsa,” kata Harkristuti
Selain itu, mereka juga miris terhadap hilangnya etika bernegara dan bermasyarakat, terutama korupsi dan nepotisme yang telah menghancurkan kemanusiaan dan merampas akses keadilan kelompok miskin terhadap hak pendidikan, kesehatan, layanan publik dan berbagai kelayakan hidup.
“Keserakahan atas nama pembangunan tanpa naskah akademik berbasis data, tanpa kewarasan akal budi dan kendali nafsu keserakahan yang telah menyebabkan semakin punahnya sumberdaya alam hutan, air, kekayaan di bawah tanah dan laut, memusnahkan keanekaragaman hayati, dan hampir semua kekayaan bangsa,” kata Harkristuti.
Sivitas Akademikan Universitas Andalas sampaikan Manifesto Penyelamatan Bangsa di Convention Hall pada Jumat 2 Februari 2024. Penyampaian Manifesto tersebut dihadiri oleh mahasiswa dan akademisi selingkup Unand. Foto : TEMPO/Fachri Hamzah
Selanjutnya: Apa kata sivitas akademika dari Universitas Andalas dan Universitas Khairun Ternate?
