TEMPO.CO, Jakarta - Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gajah Mada, Dodi Ambardi, mengatakan biaya pemilihan kepala daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang diklaim lebih murah oleh sejumlah politikus, tidak punya alasan jelas.

“Soalnya, biaya Pilkada oleh DPRD juga masih belum jelas,” kata Dodi saat dihubungi, Minggu, 14 September 2014. (Baca: Jimly : RUU Pilkada Cerminkan Kepentingan Golongan)

Ia mencontohkan penyelenggaraan pemilihan Wali Kota Surabaya. Menurut Dodi, biaya pemilihan kepala daerah secara langsung itu sekitar 17 miliar. “Masyarakat mungkin menilai mahal,” ujar dia. Padahal, menurut Dodi, angkat Rp 17 miliar itu tidak sampai 1 persen dari APBD Surabaya. “Walau memang itu untuk sekali Pilkada saja,” kata dia. “Makanya, Pilkada langsung serentak akan lebih baik dan hemat.”

Rencananya, pada 25 September mendatang RUU Pilkada bakal disahkan Dewan Perwakilan Rakyat. Partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih ingin menghapus pemilihan langsung dan menggantinya dengan pemilihan lewat DPRD. Salah satu alasannya adalah untuk menghemat anggaran. “Masyarakat jangan di-framing bahwa pilkada langsung mahal,” kata dia. (Baca: Kepala Daerah Pendukung Prabowo Membelot)

Bantahan bahwa pemilihan kepala daerah langsung memboroskan anggaran juga datang Kementerian Dalam Negeri. Menteri Gamawan Fauzi mengatakan pemilihan langsung bisa menghemat anggaran asal dilakukan serentak. Penghematan bisa mencapai 50 persen.

Direktur Jenderal Kementerian Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan mengatakan anggaran sepanjang tahun lalu mencapai Rp 70 triliun. Bila pemilihan diselenggarakan serentak, biayanya bisa berkurang hingga Rp 35 triliun.

ODELIA SINAGA

Baca juga:
7 Serangan Ahok yang Bikin Lulung Geram
Alvin Lie: PAN Didirikan untuk Kedaulatan Rakyat
Densus 88 Tangkap Empat Warga Asing di Poso
KH Maimun Minta PPP Tetap di Koalisi Prabowo
Selain 4 Warga Turki, Densus 88 Tangkap 3 WNI