TEMPO.CO, Yogyakarta - Ketua Partai Persatuan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta Syukri Fadholi mengatakan semua pihak yang berseteru di partainya harus bertobat. "Tanpa berpihak pada siapa pun, semua harus islah nasional dan taubatan nasuha," katanya di Hotel Grand Quality sesaat sebelum bertemu dengan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali, Ahad, 14 September 2014.

Ia mengatakan salah satu jalan untuk islah adalah mempercepat muktamar. Percepatan Muktamar PPP itu satu di antara dua rekomendasi yang dihasilkan oleh Rapat Pimpinan Wilayah PPP DIY. Rekomendasi lainnya adalah mendukung PPP tetap berada di barisan Koalisi Merah Putih. "Koalisi tetap jalan meski pilpres sudah lewat," katanya. (Baca: 6 Cerita Mengejutkan di Balik Konflik PPP)

Menurut dia, perpecahan pada tubuh PPP saat ini telah menyalahi prinsip keislaman yang menjadi basis partainya. Jabatan di partai, ia melanjutkan, adalah amanah dari rakyat. Jika pejabatnya hanya mengedepankan nafsu berkuasa dan bermimpi mendapat jabatan sehingga meninggalkan rakyatnya, itu berarti bertentangan dengan prinsip Islam. "Kami meyakini, kalau islah dan muktamar dilakukan, konflik akan reda," ujarnya. (Baca: Suryadharma Ali Dikudeta dari Kursi Ketua Umum PPP)

Partai berlambang Ka'bah itu kini dirundung persoalan. Saling pecat terjadi antara ketua umumnya, Suryadharma Ali, dan kubu wakilnya, Emron Pangkapi. Hari ini Suryadharma menyambangi pengurus PPP di sejumlah daerah di Jawa. Setelah bertemu PPP Jawa Tengah di Surakarta dan PPP DIY di Yogyakarta siang ini, ia dijadwalkan berkunjung ke Malang untuk bertemu PPP Jawa Timur. Adapun kubu Emron hari ini menggelar rapat pimpinan nasional di Hotel Aryaduta Jakarta.

Suryadharma mengatakan apa pun keputusan rapimnas di Jakarta hari ini harus diabaikan. "Itu rapimnas ilegal," katanya di Yogyakarta. Sebuah rapimnas wajib digelar oleh seorang ketua umum. "Saya ketua umum yang dipilih muktamar."

Kehadiran Dewan Pengurus Wilayah PPP dalam rapimnas di Jakarta hari ini, kata dia, tak bisa disebut mewakili kepengurusan wilayahnya. Sikap seorang ketua DPW belum tentu sama dengan sekretarisnya maupun pengurus di tingkat cabangnya. Menurut dia, dukungan kepada dirinya masih cukup kuat. "Ini salah satu contoh, Jawa Tengah tidak. DIY tidak (hadir dalam rapimnas di Jakarta)," katanya.

ANANG ZAKARIA

Berita lainnya:
7 Serangan Ahok yang Bikin Lulung Geram
Densus 88 Tangkap Empat Warga Asing di Poso
Alvin Lie: PAN Didirikan untuk Kedaulatan Rakyat
Garuda Travel Fair Obral Diskon hingga 50 Persen
Costa Hat-trick, Chelsea Bungkam Swansea City 4-2